Pengamat Pertimbangkan Penolakan Polri atas Usulan TP3

Polisi tidak ingin pihak lain ikut campur dalam penyidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat polisi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto setuju dengan penolakan Polri atas usul Tim Pembunuh Laskar (TP3) Front Pembela Islam (FPI). TP3 mengusulkan agar Bareskrim melibatkan mantan penyidik ​​KPK yang sudah kembali ke Mabes Polri untuk mengusut kasus pembunuhan di luar hukum.

Menurut Bambang, Polri tidak ingin pihak lain ikut campur dalam penyidikan. Padahal aparat kepolisian sendiri yang telah menyelesaikan masa jabatannya di KPK dan kembali ke Mabes Polri.

“Siapapun (tidak boleh ikut campur). Wewenang penyidik. Pihak lain tidak punya kewenangan mengatur proses penyidikan,” kata Bambang kepada Republika, Kamis (8/4).

Bambang menyampaikan, Polri tidak ingin TP3 mengarahkan langkah penyidikan. Karena itu, Polri dengan tegas menolak usulan TP3 tersebut.

“Karenanya, wajar saja jika polisi menolak. Karena kewenangan penyidik ​​polisi tidak bisa diatur oleh pihak lain,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, TP3 hanya sebatas memberikan saran dan kritik terhadap proses penyidikan. TP3 tidak bisa melanjutkan penyelidikan.

“Peran pihak lain sebatas memberi masukan dan kontrol agar semua proses penyidikan yang dilakukan polisi wajar, logis, transparan, dan akuntabel,” kata Bambang.

Kepala Markas Penum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menegaskan, tidak semua penyidik ​​bisa mengusut kasus pelanggaran HAM di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu disampaikan setelah Tim Penjaga Kejadian Pembunuhan (TP3) mengusulkan agar Bareskrim melibatkan mantan penyidik ​​KPK yang sudah kembali ke Polri.

“Jadi diatur dalam KUHAP siapa penyidiknya. Jadi tidak boleh ada yang ‘ya saya mau jadi penyidik’ tidak bisa, semuanya diatur dalam KUHAP,” kata Ramadhan. menekankan pada jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/4).

Diketahui, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus pelanggaran HAM atas tewasnya empat FPI Laskar di ruas tol Jakarta-Cikampek. Awalnya, ketiga orang tersebut berstatus sebagai terlapor, dan salah satunya meninggal dunia akibat kecelakaan.

Terhadap salah satu tersangka berinisial EPZ yang meninggal lebih dulu, penyidikan dihentikan. Keputusan pemberhentian ini berdasarkan pasal 109 KUHAP.

Dua tersangka lainnya belum ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Soal alasan kedua tersangka kasus pelanggaran HAM itu tidak ditahan, polisi mengaku punya pertimbangan sendiri.




Source