Penggunaan APBDes PUNGKIT DIDUGA MENYIMPANG * Pjs Kades : Tudingan Itu Tidak Benar

    Sumbawa Besar, Gaung NTB
    Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Pungkit Kecamatan Lopok Sumbawa tahun 2015 – 2016 sekitar Rp 1,2 Miliar, diduga menyimpang dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang telah dibahas sebelumnya dengan warga masyarakat setempat, sehingga warga mempertanyakan sejauhmana tanggung jawab Plt Kades Pungkit bersama Sekdes dan BPD setempat.
    M Saleh Taram (41) seorang tokoh masyarakat Pungkit Beru dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB Kamis (08/09) menjelaskan, dari hasil pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Pungkit Rabu (07/09) lalu untuk membahas SPJ penggunaan APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik dari Pemda Sumbawa maupun APBN tahun 2016 ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan oleh PLT Kades Pungkit Abdul Wahab S.AP bersama Sekretaris Desa Joni Irwansyah maupun Ketua BPD Desa Pungkit H Irawansyah.
    Diungkapkan, dalam forum rapat tersebut banyak warga masyarakat yang kecewa dan dengan terpaksa meninggalkan arena pertemuan karena jawaban pejabat Kades tidak transparan dan bahkan akan melakukan revisi terhadap RKP Desa yang telah disepakati sebelumnya.
    Dari investigasi dan data kongkret ABDes dan RKP Desa Pungkit yang kami peroleh, terang M Saleh Taram, justru ditemukan dan diduga ada penyimpangan dalam pengalokasian anggaran desa seperti tahun 2015 lalu kendati SPJ telah tuntas disampaikan kepada Pemda Sumbawa, yakni pengadaan satu unit meja, baju seragam PKK dan Qasida Rebana yang baru pada tahun 2016 ini diadakan. “Mejanya sendiri saat ini masih dalam pengerjaan oleh tukang,” sebutnya.
    Itu belum lagi alokasi anggaran untuk pengadaan bantuan alat pertukangan dan perbengkelan, mesin cuci, mesin jahit yang diperuntukkan bagi warga masyarakat dalam menunjang kegiatan usaha ekonomi rakyat justru dinilai tidak tepat sasaran sebab diberikan kepada orang yang punya hubungan/kerabat dekat pejabat Kades maupun Sekdes.
    “Bayangkan saja ada bantuan peralatan diberikan keada orang tuanya, paman dan ipar sementara warga yang lebih membutuhkan justru tidak diberikan. Ini namanya pilih kasih,” cecarnya. Hal lain, pembayaran honor tenaga didik PAUD Desa yang semula dianggarkan hanya untuk 5 orang sesuai RKP Desa justru kini ditambah menjadi 7 orang sehingga anggarannya menjadi membengkak.
    Menurut M Saleh Taram, hal ini tidak boleh dibiarkan. “Mumpung anggarannya baru terserap sekitar 60 persen, penggunaan dana berikutnya harus segera dihentikan dan dilakukan investigasi,” papar M Saleh Taram.
    Diungkapkan lagi, dalam pertemuan itu ketika ditanya siapa yang membuat SPJ justru tidak dijawab bahkan tak digubris sehingga dapat menimbulkan antipati dari masyarakat, karena itu kepada pejabat terkait diminta untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana APBDes Pungkit tersebut agar tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.
    Sementara itu Pjs Kades Pungkit Abdul Wahab S.AP ketika dikonfirmasi Gaung NTB via telepon seluler Jum’at (09/09) kemarin membantah dengan tegas semua tudingan yang dialamatkan kepada dirinya itu. Menurutnya, selaku pejabat Kades yang dipercayakan selama ini telah berbuat maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
    Dikatakan, pihaknya bersama aparat desa setempat beserta BPD telah melakukan upaya transparansi anggaran, dimana berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDes tahun 2016 itu diakui baru dicairkan sekitar 60 persen dan telah dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik Desa sesuai dengan skala prioritas. “Bahkan APBDes telah ditempel di Kantor Desa sebagai bentuk transparan dan keterbukaan kepada masyarakat,” jelasnya seraya menyebut Saleh Taram menebar fitnah.
    Dari dana ADD yang telah dicairkan itu, terang Abdul Wahab, sesuai dengan rencana pembangunan Desa telah dilakukan pembangunan jalan usaha tani, pengaspalan jalan lingkungan, drainase, talud dan kegiatan fisik lainnya, sedangkan sisa dana 40 persen belum dicairkan hingga sekarang, akan tetapi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku wajib terlebih dahulu membuat RAB yang diusulkan kepada Pemda Sumbawa melalui BPMPD Sumbawa termasuk didalamnya sejumlah usulan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat seperti menunjang kegiatan perbengkelan, pertukangan dll dengan nama penerima bantuan dalam bentuk kelompok dilakukan verifikasi dulu kelayakannya oleh tim dari Kecamatan.
    Begitu pula terkait dengan soal tenaga didik pada dua PAUD yang berada di Pungkit dan Pungkit Beru semula ada 5 orang kini menjadi 7 orang karena ada usulan penambahan dari masing-masing PAUD sejak Desember 2015 lalu sehingga alokasi tambahan honorernyapun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sedangkan soal baju seragam PKK, Qasida Rebana dan Meubler yang dianggarkan tahun 2015 lalu itu diakui memang terjadi keterlambatan dalam pengadaannya karena pengerjaan jahitan dan pertukangannya yang terlambat dan itu sudah tidak ada masalah, ujarnya.
    “Yang jelas sejauh ini tidak ada penyimpangan, kami bekerja bersama seluruh jajaran yang ada di Desa sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dengan melaksanakan program dari rakyat untuk rakyat,” tandas Abdul wahab mengakhiri keterangannya.