Pengurus BNN Kabupaten Sumbawa Dilantik

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pengurus Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa resmi dilantik yang dilaksanakan oleh Kepala BNN Provinsi NTB Drs Riyanto MSi. Pelantikan tersebut berlangsung di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (14/9).
Sesuai dengan Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/268/VIII/KA/KP.02.00/2016/BNN, dan Keputusan Nomor KEP/269/VIII/SU/KP.02.00/2016/BNN tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, diangkat pejabat struktural BNN Kabupaten Sumbawa, yakni Syirajuddin Mahmud sebagai Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, Emy Supatni SE sebagai Kasubbag Umum, Nursyafruddin sebagai Kasi Pencegahan dan Dayamas, dan H Muhammad Surkati sebagai Kasi Rehabilitasi BNN.
Kepala BNN Provinsi NTB Riyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan 4 orang pejabat struktural BNN Kabupaten Sumbawa bukan hanya sekedar ceremonial saja, tetapi memang sudah mendesak dari pemerintah pusat.
BNN Kabupaten Sumbawa jelasnya, merupakan satu dari 16 BNNK di seluruh Indonesia dan menjadi kebanggaan di BNNP Provinsi NTB. Saat ini kata Riyanto, Indonesia berada pada kondisi darurat Narkoba, termasuk juga Kabupaten Sumbawa. dengan berdirinya BNNK Kabupaten Sumbawa diharapkan pelayanan terhadap narkoba bisa cepat terlayani. “Dengan berdirinya BNNK Kabupaten Sumbawa ini harapannya dapat mengikis peredaran Narkoba,” harapnya.
Kabupaten Sumbawa hampir berada pada zona merah darurat narkoba, hal itu katanya, menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran BNNK Kabupaten Sumbawa yang baru dilantik untuk bisa membebaskan khususnya Kabupaten Sumbawa dari narkoba.
Adapun tugas pokok BNNK Kabupaten Sumbawa yakni menjelaskan kepada masyarakat agar para pecandu, dan pengguna narkoba harus menjalani rehabilitasi. Selain itu, juga dapat menjadi contoh bagi BNNK yang lain yakni harus bersih dari narkoba itu sendiri, bersih dari korupsi, serta senantiasa melayani masyarakat.
Sementara itu Bupati Sumbawa HM Husni Djibril BSc dalam sambutannya menyampaikan, bahwa sejarah pembentukan BNN Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari adanya kekhawatiran Pemerintah Daerah dan masyarakat akan maraknya peredaran gelap narkoba di Tana Samawa.
Demikian pula Pemerintah Pusat yang melihat permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dan makin serius sehingga mendorong presiden untuk menata kembali regulasi dalam menghadapi ancaman bahaya narkoba dengan menerbitkan berbagai peraturan salah satunya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas. Dimana BNN-BNP-BNKAB/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, serta masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.
Selain itu Bupati Sumbawa menyampaikan adanya peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sumbawa tahun 2010 dimana Wakil Bupati Sumbawa menjabat sebagai ketua-nya.
“Hal ini dilakukan agar dalam menghadapi kondisi darurat narkoba yang dialami Kabupaten Sumbawa, institusi terkait dapat bekerja secara maksimal dan terarah,” paparnya.
Kabupaten Sumbawa sendiri jelas H Husni, kasus peredaran narkoba sudah merambah hingga ke desa-desa. Ini dibuktikan dengan keberhasilan aparat penegak hukum beberapa waktu lalu menangkap pelaku narkoba di Kecamatan Labangka, di Berora Kecamatan Lape dan juga di Kecamatan Empang.
Dari gambaran tersebut katanya, BNN Kabupaten Sumbawa memiliki PR besar selain melakukan penindakan hokum, juga mendorong para pecandu agar menjalani rehabilitasi sehingga bisa pulih dari ketergantungan narkoba.
Untuk itu H Husni, mengajak kepada semua agar bersama-sama BNN Kabupaten Sumbawa bahu membahu memerangi peredaran gelap narkotika di Tana Samawa, dengan cara menghimbau masyarakat yang mengetahui informasi, seseorang yang mengalami kecanduan narkoba agar segera dilaporkan ke institusi terkait untuk dilakukan tindakan rehabilitasi.
Disamping itu sambungnya, agar seluruh SKPD dalam berbagai even kegiatan sosial kemasyarakatan dapat melakukan sosialisasi tentang bahaya Narkoba untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba.
“Saya meminta agar jangan ada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumbawa yang sampai terlibat dengan narkoba, karena selain dapat menghancurkan keluarga juga akan menghancurkan karir saudara-saudara sekalian,” demikian Bupati Sumbawa.