Penilaian Pengamat, Jokowi Berperan Sentral Menjaga Soliditas Koalisi

    Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS. KOM, JAKARTA- Para pemimpin partai politik koalisi pemerintah memuji pemerintah saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8/2021) lalu.

    Pengamat politik Institut Publik Indonesia (IPI) Karyono Wibowo menilai pujian atau sikap pimpinan parpol kepada pemerintah menunjukkan partai koalisi masih sangat solid.

    “Dari sikap atau reaksi pimpinan parpol, bisa dinilai koalisi parpol masih sangat solid hingga saat ini,” kata Karyono kepada Tribunnews.com, Senin (30/8/2021).

    Solidaritas koalisi, kata dia, tak lepas dari peran sentral Jokowi.

    Presiden mampu menjaga soliditas, apalagi dengan bergabungnya PAN ke dalam koalisi yang tidak menimbulkan gejolak atau keributan.

    Baca juga: Kalau PAN Tertutup Jadi Partai Koalisi, Reshuffle Kabinet dinilai bisa dilakukan tahun ini

    Baca juga: Menkes: Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Ditingkatkan, Rata-Rata 2,3 Juta Suntik Sehari

    Baca juga: Tren Perbaikan Covid-19, Jokowi Ingatkan Masyarakat Waspada

    Menurutnya, soliditas koalisi partai sangat penting untuk memuluskan berbagai kebijakan strategis pemerintah.

    Mulai dari penanganan Pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pencantuman Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui Amandemen UUD 1945, dan juga pemindahan Ibukota Negara (IKN).

    “Untuk memperkuat posisi politik pemerintah agar berbagai kebijakan strategis bisa lancar, sekarang jika melihat peta koalisi sekarang dengan hadirnya PAN, itu menandakan koalisi semakin kuat,” ujarnya.

    Dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya, kata Karyono, tak bisa dipungkiri pemerintah membutuhkan dukungan politik yang kuat. Presiden berulang kali mengimbau masyarakat untuk bahu membahu, bahu membahu dan bersatu dalam menghadapi pandemi Covid-19.

    Oleh karena itu, dukungan partai politik yang memiliki basis massa sangat dibutuhkan.

    Baca juga: Jokowi: Daerah Implementasi PPKM Level 4 di Jawa-Bali Turun dari 51 Kabupaten/Kota menjadi 25

    “Begitu juga dengan agenda pemulihan ekonomi nasional yang sangat bergantung pada penanganan pandemi. Berbagai stimulus atau kebijakan untuk mendongkrak perekonomian perlu dukungan partai politik,” ujarnya.

    Sementara itu, terkait masuknya PPHN melalui Amandemen, Karyono mengatakan jelas membutuhkan dukungan parpol melalui fraksinya di DPR. Salah satu PPHN terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Dengan masuknya PPHN nantinya, kebijakan pembangunan tidak akan berubah atau berubah seiring dengan pergantian pemerintahan. Artinya, rencana pemindahan Ibu Kota Negara akan terus berlanjut meski masa kepemimpinan Jokowi berakhir.

    “Jadi saya kira tidak heran Jokowi mengumpulkan pimpinan parpol beberapa waktu lalu. Karena ada beberapa agenda strategis pemerintah yang perlu dukungan politik,” pungkasnya.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/30/penilaian-pengamat-jokowi-berperan-sentral-menjaga-soliditas-koalisi