Penjelasan Direktorat Jenderal Pajak tentang Rencana Pemerintah untuk Pajak Jasa Pangan dan Pendidikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang pokok (sembako) dan jasa pendidikan.

Menurut Ditjen Pajak, kebijakan bebas PPN untuk kebutuhan dasar dan layanan pendidikan saat ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan.

Penjelasan tersebut disampaikan Ditjen Pajak melalui akun Instagram resmi Ditjen Pajak @ditjenpajakri, Sabtu (12/6/2021).

Ditjen Pajak menyampaikan, dengan tidak dikenakannya PPN pada sembako, semua jenis bahan pangan kini bebas PPN.

Tak terkecuali dengan beras premium yang dikonsumsi oleh kalangan atas.

Konsumsi beras premium dan beras biasa sama-sama tidak dikenakan PPN. Konsumsi daging wagyu segar dan daging segar di pasar tradisional, keduanya tidak dikenakan PPN,” tulis Direktorat Jenderal Pajak.

Baca juga: Dahlan Iskan: Untung dokumen PPN sembako bocor. . .

Demikian pula semua jenis jasa pendidikan, apapun golongan dan jenisnya, juga bebas PPN.

Pelajaran privat berbiaya tinggi dengan pendidikan gratis, keduanya tidak dikenakan PPN,” tulisnya lagi.

Menurut Ditjen Pajak, penerapan bebas PPN pada semua jenis kebutuhan dasar dan layanan pendidikan menunjukkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Orang yang mampu membayar tidak membayar pajak karena mengkonsumsi barang/jasa yang tidak dikenakan PPN,” dia menulis.



https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/14/penjelasan-ditjen-pajak-soal-rencana-pemerintah-ingin-pajaki-sembako-dan-jasa-pendidikan