Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Ray Rangkuti Sebut Sedih

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Surat Edaran (SK) penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Surat keputusan tertanggal 7 Mei 2021 itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Sedangkan untuk salinan yang masih berlaku ditandatangani oleh Pjs Kepala Bidang SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK tersebut terlihat poin 3 yang menyatakan bahwa pegawai yang tidak memenuhi persyaratan TWK menyerahkan tugas kepada atasannya sambil menunggu keputusan selanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dan Direktur Lingkaran Masyarakat Sipil Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai palu godam penghancuran KPK semakin kencang.

Baca juga: Plt Juru Bicara KPK: Meski 75 pegawai telah dinonaktifkan, namun hak pegawai tetap dijamin

Menurut Ray, penonaktifan 75 staf KPK yang dinilai gagal wawasan kebangsaan sangat menyedihkan dan mencekik.

Tepat 2 hari menjelang Idul Fitri, dan 10 hari menjelang HUT ke-23 reformasi, KPK menghadapi masa tergelap dalam sejarahnya.

“Undang-undang direvisi untuk memaksa lembaga ini berada di bawah presiden, lalu staf dengan reputasi bagus dinonaktifkan karena alasan yang sangat sederhana: mereka tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sumir karena kriteria wawasan kebangsaan yang tidak jelas,” katanya. Kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11 / 5/2021).

Ray yang juga tergabung dalam Naruni ’98 ini menambahkan, jika mengacu pada butir soal dalam tes wawasan kebangsaan, hampir sulit untuk menyimpulkan bahwa seseorang tidak memiliki wawasan kebangsaan.




Source