Penundaan Pemilu 2027 Risiko Politik dan Hukum

    Menurut sivitas akademika Muhammadiyah, demokrasi tidak harus berhenti karena Covid-19.

    REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG — Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, mengingatkan penundaan Pilkada 2024 hingga 2027 dapat menimbulkan risiko politik dan ketidakpastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan.

    “Penundaan ini menurut saya lebih bersifat politis daripada kesehatan, karena Covid-19 tidak boleh dilihat sebagai hambatan, tetapi harus dimaknai sebagai tantangan terhadap jalannya demokrasi di negeri ini,” kata Atang di Kota Kupang, Nusa Timur. Provinsi Tenggara (NTT). Senin (23/8).

    Wacana Pilkada serentak 2024 diundur menjadi 2027, mengingat pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Hal tersebut menjadi wacana publik akhir-akhir ini.

    Menurut Atang, jika wacana itu benar dan menjadi rancangan pemerintah, dipastikan akan ada masalah susulan. Ia mengatakan, isu penundaan pilkada merupakan tanda inkonsistensi pemerintah terkait Covid-19.

    Pasalnya, saat Pilkada serentak 2020 masih digelar di tengah pandemi, banyak pihak yang mengusulkan agar pilkada ditunda. Namun, pemerintah tetap bertekad melaksanakan pemilu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

    Karena itu, menurut Atang, jika Pilkada serentak 2024 ditunda karena pandemi, maka tidak bisa diterima secara logika. Alasan lain, kata dia, muncul karena pilkada serentak terlalu dekat dengan pemilihan umum.

    Menurut Atang, ada masalah di lembaga negara, yakni jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan mengalami kekosongan. Masa bakti mereka akan berakhir pada 2024. Sehingga fungsi politik selama tiga tahun tidak berjalan.

    Belum lagi masalah konstitusi mengenai berakhirnya masa jabatan presiden pada 2024, apakah perlu mengangkat pejabat presiden untuk menjalankan tugas negara. Berdasarkan fakta di atas, ia juga mengatakan, wacana penundaan pemilihan presiden menimbulkan risiko politik dan ketidakpastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan.

    “Covid-19 tidak harus dilihat sebagai hambatan, tetapi harus dimaknai sebagai tantangan terhadap jalannya demokrasi di negeri ini. Demokrasi tidak harus berhenti karena Covid-19,” kata Atang.



    https://www.republika.co.id/berita/qya46j484/penundaan-pemilu-ke-2027-berisiko-politik-dan-hukum