Permudah Investasi, DPMPTSP Tidak Terbitkan Lagi Izin Gangguan (HO)

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, mulai bulan Agustus 2018 lalu, sudah tidak lagi menerbitkan Izin Gangguan (HO). Kebijakan ini diambil menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat, H Syahril, MPd, semata-mata untuk mempercepat, mempermudah, mengefektifkan dan mengefisiensikan kesempatan berusaha bagi investor, pengusaha maupun masyarakat.
Tidak diterbitkannya lagi HO ini kata Haji Syahril, bukan berarti selama diberlakukannya izin tersebut, tidak berjalan efektif seperti yang diingingkan. Tapi itu semua, merupakan bentuk intensif pelayanan pemerintah kepada masyarakat, demi mempermudah melakukan kegiatan usaha. Dengan demikian, percepatan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
Selain HO kata mantan Kepala Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) tersebut, tahun ini pihaknya juga sudah tidak menerbitkan lagi izin Prinsip Penanaman Modal. Izin ini sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha. Ini tersebut juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) termasuk Angka Pengenal Import (API). “Izin yang kami terbitkan sekarang tinggal 66 jenis, termasuk di dalamnnya izin penggabungan,” kata Haji Syahril.
Disinggung kesadaran masyarakat dalam mengurus izin Haji Syahril, menambahkan masih rendah, terutama untuk jenis layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Jumlah bangunan rumah tinggal dengan IMB yang diterbitkan, bisa dijadikan sebagai acuan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin yang satu ini.
Sampai akhir tahun 2017 saja sebut Haji Syahril, ada total 103.979 jumlah bangunan rumah tinggal di Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah tersebut, IMB yang diterbitkan baru 4.486 atau baru mencapai 4.31%.
Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terkait IMB ini, kata Haji Syahril, pihaknya akan melakukan terobosan dengan melakukan pelayanan berbasis kecamatan. Termasuk mengubah sistem sosialisasi menjadi Learning By Doing.
Terobosan ini harus segera dilakukan, terlebih tiga tahun mendatang DPMPTSP menargetkan rumah tinggal yang sudah ber IMB harus mencapai lebih dari 50%. “Ini beberapa terobosan yang kita coba untuk mendongkrak penerbitan IMB,” tandasnya.
Haji Syahril menuturkan, pengurusan IMB tidaklah ribet. Biaya yang dibebankan juga murah. Untuk diketahui, biaya pembuatan IMB itu, tergantung luas bangunan. Hitungannya adalah Rp 10.000 per meter persegi.
Ia mencontohkan, misalnya ada penduduk yang memiliki luas bangunan (bukan luas tanah) 100 meter persegi, maka biaya retribusi yang dibebankan kurang lebih Rp 100.000. “Ini perhitungan biaya khusus IMB untuk rumah tinggal,” terangnya.
Bukan hanya itu, , ada sejumlah keuntungan yang diperoleh jika masyarakat telah memiliki IMB. Legalisasi bangunan bakal diakui. Selanjutnya, jika ada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dan bangunan yang telah memiliki IMB ini terkena dampak, maka akan mendapatkan ganti rugi sesuai undang-undang. “Keuntungan lainnya, IMB ini dapat digunakan sebagai agunan bank/usaha,” pungkasnya.