Perseteruan Gus Dur dengan Petinggi TNI

    Pangdam di Jawa dan Danjen Kopassus mendatangi Megawati untuk mengingatkan Gus Dur.

    REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Selamat Ginting/Wartawan Senior Republik

    Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berbincang serius dengan Panglima TNI Laksamana Widodo AS, Wakil Panglima TNI Jenderal Fachrul Razi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tyasno Sudarto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Achmad Sutjipto, dan Kepala Angkatan Udara Staf ( KSAU) Marsekal Hanafie Asnan.

    Turut menyaksikan di kursi belakang Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen Agus Widjojo dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, L. Sepintas, terlihat keharmonisan antara Presiden Gus Dur dan petinggi TNI saat perayaan HUT TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 5 Oktober 2000.

    Namun, apa yang terjadi keesokan harinya? Presiden Gus Dur memberhentikan Sutjipto sebagai KSAL dan Tyasno sebagai KSAD. Bahkan, rumor yang berkembang bahwa Widodo juga akan dipecat sebagai Panglima TNI dan digantikan oleh KSAU Hanafie. Namun, pencopotan Panglima TNI tidak mudah, karena harus melalui mekanisme di parlemen agar posisi Widodo relatif aman.

    Sutjipto merasa ada yang aneh dengan kepergiannya yang tiba-tiba. Apalagi Panglima TNI mengaku tidak mengetahui alasan pemecatan itu. Pertanyaan itu kemudian diajukannya kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

    Megawati mengaku Gus Dur menceritakan alasan pemecatannya, karena Sutjipto diketahui sudah 11 kali bertemu mantan Presiden Soeharto. Mendengar penjelasan Megawati, Sutijipto mengungkapkan terakhir kali bertemu dan berjabat tangan dengan Presiden Soeharto saat menjabat Panglima Komando Armada Barat (Pengkoarmabar) dalam upacara militer, empat tahun lalu, pada 1996.

    Sutijipto merasa difitnah dan curiga ada yang salah memberikan informasi kepada Gus Dur. Namun, beberapa hari kemudian, dia masih harus menyerahkan jabatan KSAL kepada Laksamana Indroko Sastrowiryono yang sebelumnya menjabat Wakil KSAL.

    Belakangan diketahui, nama Suharto sebenarnya bukan mantan Presiden Suharto, melainkan Letnan Jenderal Suharto. Mantan Panglima Korps Marinir saat kerusuhan tahun 1998, menjabat Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan. (Membaca: TNI dan Polri Secara Acak Picu Penggulingan Gus Dur)

    Kedekatan Sutjipto dengan Soeharto tentu wajar saja, karena keduanya lulus dari AAL pada 1969. Sutjipto akhirnya menduga bisikan Gus Dur tentang dirinya sebenarnya juga berasal dari kalangan Angkatan Laut. Dia adalah Letnan Kolonel (Pelaut) Juanda Wijaya yang memiliki hubungan dekat dengan Gus Dur. Ia menjadi staf ahli Menteri Luar Negeri Alwi Shihab.

    Namun, Gus Dur sudah lebih dulu memecat Sutjipto. Selain KSAL, KSAL juga diganti. Tyasno akhirnya digantikan oleh Letjen Endriartono Sutarto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat setelah terjadi tarik ulur antara Presiden Gus Dur dan petinggi TNI.

    Tyasno tidak diberitahu Panglima TNI soal pemecatan mendadak Gus Dur. Belakangan, ia mendapat jawaban, karena dianggap tidak bisa mengamankan perwira yang rencananya akan dilantik Gus Dur menjadi panglima TNI. Perwira tinggi tersebut adalah Letjen Agus Wirahadikusuma atau dikenal dengan singkatan AWK.

    Gus Dur memang menginginkan AWK, yang dikenal sebagai perwira reformis, menjadi KSAD menggantikan Tyasno. Namun upaya itu tidak mudah, bahkan mendapat perlawanan dari petinggi TNI.

    Dua bulan sebelumnya, pada 1 Agustus 2000, AWK dicopot dari kursi Panglima Kostrad. Padahal, jabatan tersebut baru dijabatnya selama empat bulan setelah sebelumnya menjabat Pangdam Wirabuana di Makassar, Sulawesi Selatan.

    kontroversi AWK
    Mengapa KSAD Tyasno mengusulkan kepada Panglima TNI Widodo untuk mencopot AWK dari jabatan Pangkostrad? Saat itu, untuk mereformasi TNI, khususnya Angkatan Darat, Gus Dur membutuhkan dukungan dari dalam Angkatan Darat. Pilihan itu antara lain dipercayakan kepada AWK, Mayjen Saurip Kadi dan Brigadir Jenderal Romulo Simolon. Ketiganya bersahabat satu generasi dengan SBY, yakni lulusan Akmil 1973.

    AWK memang dianggap kontroversial dan terlalu berani. Ia salah satu perwira yang gencar mendorong perubahan di TNI. Tak heran, belakangan ia terlibat perselisihan dengan rekan-rekannya, termasuk seniornya di TNI, Jenderal (Purn) Wiranto. AWK dengan lantang meneriakkan perlunya dwifungsi TNI.

    Karena baginya, itu adalah ‘anak haram’ rezim Orde Baru. Ia juga mengusulkan agar komando teritorial dikurangi dengan meniadakan Komando Distrik Militer (Koramil) dan Badan Pembinaan Desa (Babinsa). “Di Jawa tidak perlu lagi Kodam. Kodam hanya dibutuhkan di daerah yang jangkauan pemerintah daerah masih terbatas,” kata keponakan mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusuma itu.

    Saat menjabat Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, dia sepakat mulai tahun 2000 TNI tidak lagi memiliki perwakilan di DPR. Selain itu, TNI juga tidak akan menolak amandemen UUD 1945 jika sudah tidak sesuai lagi. “Kalau rakyat ingin dihapus, kami akan keluarkan wakil (TNI) di DPR,” kata Agus saat menjadi pembicara dalam seminar Hubungan Sipil-Militer di Indonesia.

    Menurut dia, saat ini TNI telah dan akan melakukan reformasi internal. Ke depan, keterlibatan TNI dalam politik hanya sebatas pada tataran penetapan kebijakan, yakni di MPR. “Dia (TNI) tidak bisa kemana-mana. Kalau anggota TNI mau jadi gubernur atau bupati harus pensiun,” kata Agus saat itu.

    Yang paling mengagetkan adalah ketika AWK mengaudit keuangan perusahaan-perusahaan di bawah Yayasan Dharma Putra, Kostrad yang dianggapnya aneh. Tim auditor independen menemukan kebocoran dana lebih dari Rp 223 miliar. Kasus tersebut melibatkan mantan Panglima Kostrad Letjen Djaja Suparman yang diketahui dekat dengan Wiranto.

    Dengan demikian, sejumlah jenderal sempat membicarakan manuver AWK. Disebutkan, ada beberapa kesalahan AWK, terutama perilakunya yang dinilai melanggar etika dan disiplin prajurit. Misalnya, saat ia mengusulkan agar Wiranto mundur dari jabatan Menko Polkam pada Februari 2000.

    Wiranto akhirnya dipecat oleh Presiden Gus Dur. Pencopotan AWK, Tyasno dan Sutijipto, menjadi bagian dari dinamika politik tingkat tinggi yang melibatkan perseteruan Presiden Gus Dur dengan pejabat militer.

    “Silakan. Saya siap DKP selama semuanya terbuka, transparan, dan disaksikan langsung oleh publik,” tantang AWK. Hal itu ia sampaikan setelah muncul ide untuk memasukkan AWK ke dalam Dewan Kehormatan Pejabat (DKP).

    Pada pertengahan September 2000, setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, Gus Dur mendapat laporan bahwa di Bandung, sekitar 45 jenderal Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Tyasno Sudarto, hampir seluruh Pangdam seluruh Indonesia menghadiri pertemuan dengan pembawa acara Panglima Kodiklatad Letjen Amir Sembiring.

    Judul pertemuannya adalah prasetel prasetel (janji) petugas. Hasilnya, sebuah memorandum. Poin pertama dan kedua, pernyataan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kontroversial adalah poin terakhir, yakni permintaan perwira kepada KSAD untuk menyerahkan AWK ke DKP karena telah beberapa kali melanggar kode etik perwira.

    Usai pertemuan di Bandung, dua hari menjelang Hari TNI tahun 2000, Pangdam Jaya Mayjen Slamet Kirbiantoro, empat Pangdam Jawa, yakni Pangdam Siliwangi Mayjen Zainuri Hasyim, Pangdam Diponegoro Mayjen Sumarsono, dan Kodam Brawijaya Panglima Mayor Jenderal Sudi Silalahi, dan Danjen Kopassus Mayjen Amirul Isnaeni membawa nota tersebut ke kediaman Wakil Presiden Megawati.

    Kepada Megawati, delegasi ini terus terang menyampaikan keberatan para perwira TNI AD terhadap kemungkinan AWK dipromosikan menjadi KSAD. Di hadapan Wapres, mereka tak segan-segan menyampaikan ancaman jika Gus Dur tetap ngotot mengangkat AWK, sejumlah jenderal Angkatan Darat akan mundur.

    Saat menjemput kedatangan Presiden di Halim Perdanakusumah, inilah yang dibisikkan Mega kepada Gus Dur, dan dilanjutkan di Istana Merdeka. Itu sebabnya wajah Gus Dur memerah karena marah.

    Presiden juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan, SBY, dan meminta untuk membahas laporan Megawati dengan pejabat militer. Melalui SBY, Gus Dur terus memperjuangkan AWK, setidaknya di posisi Wakil KSAD, Kasum TNI, atau Panglima Kodiklatad.

    Rupanya, para perwira Angkatan Darat tidak mundur selangkah. Kepada Wakil KSAD Letjen Endriartono Sutarto, salah satu calon kuat KSAD, misalnya, SBY meminta Sutarto menerima AWK sebagai Wakil KSAD. Namun, Sutarto menolak dan mengusulkan Pangkostrad Letjen Pangkostrad Ryamizard Ryacudu, seperti yang diusulkan presiden sebelumnya, sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.

    Mendapat perlawanan tersebut, Gus Dur memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertahanan Mahfud MD dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab untuk meminta nasihat. Kedua menteri tersebut berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan Gus Dur.

    Dalam pertemuan itu disepakati untuk tidak mengganti Panglima TNI. Mutasi hanya terjadi di level KSAD dan KSAL. “Tidak ada pengganti Panglima TNI. Ada perombakan di tingkat KSAD ke bawah,” kata Menhan Mahfud MD.

    Padahal, sebelumnya sempat ramai dibicarakan kemungkinan pengangkatan KSAU Hanafie Asnan menggantikan Widodo sebagai Panglima TNI. Presiden tampaknya memilih untuk meredam perlawanan di tubuh TNI.

    AWK akhirnya tidak mendapatkan posisi apapun. Jabatan Wakil KSAD yang ditinggalkan Endriartono dikosongkan selama satu bulan. Jabatan itu kemudian dipercayakan kepada Mayjen Kiki Syahnakrie (Akmil 1971) yang sebelumnya menjabat Pangdam Udayana di Denpasar, Bali.

    Serangkaian mutasi di tubuh Angkatan Darat itu menandakan para perwira Angkatan Darat sedang mengibarkan bendera peringatan kepada Presiden. “Ini adalah sebuah sinyal asap,” kata pengamat militer Salim Said.

    Pertemuan 45 perwira di Bandung hingga pengumuman pergantian KSAD dan Wakil KSAD tak pernah terjadi selama 30 tahun terakhir. Sebelumnya selalu diumumkan, hanya untuk mencari waktu pelantikan. Bukan penundaan yang berlarut-larut dan mengundang spekulasi publik.

    Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses reformasi di lingkungan TNI di era Presiden Gus Dur tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan, sempat terjadi konflik antara elite Gus Dur dengan petinggi TNI.

    *Artikel ini diterbitkan di Harian Republika pada tanggal 5 September 2014 dengan judul ‘Zig-Zag Gus Dur Vs TNI’



    https://www.republika.co.id/berita/qwqh7b484/perseteruan-gus-dur-melawan-petinggi-tni