Perusahaan di Bandung yang terlambat membayar THR dapat dikenakan denda

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan, perusahaan yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya bisa dikenai denda.

“Kalau terlambat membayar THR akan didenda, perusahaan harus membayar tambahan lima persen dari besaran THR tersebut,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung Arief Syaifuddin di Bandung, Jawa Barat, Selasa. 27/4).

Pembayaran THR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja. Ia juga memastikan perseroan wajib membayar hingga batas waktu H-7 Lebaran berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja terkait pelaksanaan pemberian THR karyawan pada 2021 bagi pekerja atau buruh.

Sebagai upaya pengawasan, Disnaker telah membuka Pos Pengaduan THR untuk memberikan layanan informasi, konsultasi dan pengaduan atas pembayaran THR tahun 2021. “Disnaker telah membuka pos pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Pos THR ini memiliki tingkatan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta kota. Untuk kota, kami bekerja sama dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, “ucapnya.

“Pos ini untuk masyarakat yang tidak memiliki serikat pekerja atau serikat buruh, bisa juga menyampaikan aspirasi atau keluhannya kepada kami,” imbuhnya.

Arief menjelaskan, pegawai atau buruh yang berhak menerima THR Keagamaan, yaitu pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Jangka Tetap) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Tidak Terbatas) memiliki masa kerja satu bulan atau lebih secara terus menerus.

Selain itu, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pemberi kerja terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan dan pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja tetap, jika dari perusahaan lama belum menerima THR.

Sedangkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung melalui dua ketentuan. Ketentuan ini adalah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (upah rata-rata yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari libur) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (upah rata-rata yang diterima setiap bulan selama masa kerja).

Karena itu, Arief memastikan Disnakertrans akan mulai membagikan Surat Edaran Walikota Bandung kepada para pengusaha, khususnya terkait pembayaran THR. “Jadi tidak perlu melihat lagi sanksi administratif atau denda. Di Bandung, saya kira komunikasi antara perusahaan dan pekerja begitu solid sehingga bisa saling memahami untuk menentukan langkah-langkahnya,” ujarnya.


Source