Pilih PPKM Darurat Ketimbang PSBB, Pengamat: Lebih Hemat Economic

Di beberapa negara Eropa dan Korea Selatan, Lockdown lebih efektif dalam menangani Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Komunikasi Politik, Jamiluddin Ritonga, Universitas Esa Unggul menilai penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) dibandingkan dengan lockdown karena untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan. sisi. Meski opsi ini terbukti tidak efektif, muncul wacana untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). kuncitara.

“Jadi, pemerintah memilih PPKM Darurat rupanya karena lebih ekonomis daripada PSBB diperketat atau lockdown. Kebijakan ini tetap memberi ruang bagi perekonomian untuk berjalan,” kata Jamiluddin dalam pesan singkat kepada Republika, Sabtu (3/7).

Menurut Jamiluddin, Pemerintah harus belajar, pengetatan PSBB yang sudah diterapkan terbukti lebih mampu menekan lonjakan kasus Covid-19. Namun, kebijakan ini menyiratkan bahwa pemerintah harus menyiapkan kompensasi bagi masyarakat agar dapat bertahan selama PSBB diberlakukan.

“Begitu juga jika lockdown dipilih. Bahkan implikasi ganti rugi bagi masyarakat akan lebih besar dari kebijakan pengetatan PSBB,” kata Jamiluddin.

Meski bermula dari kasus di beberapa negara di Eropa, Selandia Baru, dan Korea Selatan, penerapan kuncitara jauh lebih efektif dalam menangani Covid-9. Bahkan negara tersebut kini sudah mendekati kehidupan normal seperti sebelum pandemi Covid-19 dengan membebaskan warganya dari masker.

“(Di Indonesia) kasus Covid-19 saat ini tidak terkendali, dan belakangan ini menunjukkan grafik peningkatan yang sangat signifikan,” keluh Jamiluddin.

Jamiluddin melanjutkan, dengan kebijakan ini, bukan berarti pemerintah lepas dari kewajiban memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Hal ini setidaknya diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak kebijakan PPKM Darurat. Masyarakat yang tidak mampu dan berpenghasilan tidak tetap di Jawa dan Bali harus diberikan bantuan sosial. Kewajiban ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan yang diambil.

Kemudian, lanjut Jamiluddin, jika kebutuhan pangan masyarakat tidak dapat terpenuhi selama PPKM Darurat, maka pemerintah dapat menindak masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Namun jika tidak, kata dia, maka tidak tepat pemerintah menindak masyarakat, apalagi menuntut pelaksanaan semua peraturan PPKM Darurat.

“Jadi, selama PPKM Darurat dilaksanakan, hak pemerintah dapat dilaksanakan jika kewajiban minimal pemenuhan pangan rakyat telah terpenuhi,” jelas Jamiluddin.

Lebih lanjut Jamiluddin mengatakan, jika hak-hak rakyat telah terpenuhi, maka pemerintah dapat menuntut rakyatnya melaksanakan kewajiban peraturan PPKM Darurat. Termasuk tentunya semua pihak melakukan testing, tracing, treatment (3T) dan protokol kesehatan. Baru setelah itu, PPKM Darurat diharapkan dapat menekan lonjakan Covid-19.

“Pemerintah dan rakyat melaksanakan bersama berdasarkan hak dan kewajibannya. Mungkin inilah yang disebut adil,” kata Jamiluddin.



https://www.republika.co.id/berita/qvnko9380/pilih-ppkm-darurat-dibanding-psbb-pengamat-lebih-ekonomis