Pimpinan KPK Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewan Pengawas

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga melanggar etika.

    Surat laporan itu dikirim ke Dewan Pengawas KPK pada 18 Agustus 2021.

    Pelaporan dugaan pelanggaran etika dilakukan oleh tujuh pegawai nonaktif yang mewakili 57 pegawai KPK yang tidak lulus penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

    Ketujuh orang tersebut adalah Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Sujanarko, Aulia Postiera, Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan Rasamala Aritonang.

    “Tindakan Pimpinan KPK AM (Alexander Marwata) yang ditengarai melanggar kode etik dan kode etik adalah AM menggelar jumpa pers berisi fitnah atau hinaan terhadap 51 pegawai nonaktif,” kata Kepala Badan Penyusun Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK yang tidak aktif. Rasamala Aritonang melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/8/2021).

    Konferensi pers yang dimaksud adalah saat Alexander mengumumkan 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tidak bisa lagi dibina.

    Baca juga: Pegawai KPK: Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Pelanggaran dalam Penilaian TWK

    Dalam konferensi pers di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021), Alexander mengatakan, “Sementara 51 orang yang kembali dari asesor, sudah berwarna merah dan tidak mungkin. untuk pembinaan yang akan dilakukan.”

    Menurut Rasamala, pernyataan ‘warnanya merah dan tidak bisa dilaksanakan’ telah merugikan 51 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi pegawai negeri sipil (ASN).

    “Semua 51 pegawai tersebut mudah diidentifikasi dengan tidak menunjuk 75 yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh BKN dan 24 nama pegawai yang direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan,” kata Rasamala.

    Atas dasar itu, tujuh pegawai KPK nonaktif menduga Alexander Marwata telah melanggar kode etik dan kode etik personel KPK.

    Berikut empat poin yang ditengarai Alexander Marwata melakukan pelanggaran kode etik dan kode etik personel KPK, sebagaimana diungkapkan tujuh pegawai:

    A. Nilai Dasar Keadilan, Pasal 6 Ayat 2 huruf (d): setiap anggota komisi dilarang bertindak sewenang-wenang atau melakukan penindasan dan/atau pelecehan terhadap komisioner atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

    B. Pasal 6 ayat (1) huruf a: harus mengakui persamaan dan menghormati hak dan kewajiban setiap anggota Komisi.

    C. Pasal 8 ayat (2): “Dilarang bertindak sewenang-wenang atau tidak adil atau mendiskriminasi bawahan atau sesama anggota Komisi.”

    D. Pasal 4 ayat (1) huruf c: “harus menjaga citra, harkat, dan martabat KPU dalam berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam dan luar negeri”.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/21/pimpinan-kpk-alexander-marwata-dilaporkan-ke-dewan-pengawas