PKS: Pancasila Harus Diperkuat Bukan Dicabut!

    Nabil menegaskan, PKS mencatat hal itu sebagai kejadian yang sangat ironis

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti hilangnya kewajiban pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Pasal 40 ayat 2 dan 3 Bab IV yang mengatur tentang wajib belajar pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, tidak ada kewajiban pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia.

    Padahal dalam pembukaan PP ini disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian dengan dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.

    “Merujuk pada pertimbangan di atas, saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk memperkuat dan merumuskan seluruh proses pendidikan Pancasila dan pendidikan Indonesia dalam sistem pendidikan kita,” kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika di Jakarta, Selasa. Jakarta, Senin. (19/4).

    Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah agar Pancasila dan pendidikan Indonesia tidak hanya sekedar formalitas dan kehilangan semangat dalam proses pembinaan karakter dan mentalitas bangsa Indonesia. Meski sudah ada pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang meminta revisi PP, ia menegaskan hal itu menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat terkait bagaimana pemerintah pusat akan mengatur proses pengaturan produk hukum dan regulasi. “Apalagi hal seperti ini sudah terlalu sering terjadi,” jelasnya.

    Nabil menegaskan, PKS mencatat hal itu sebagai kejadian yang sangat ironis. Mengingat pemerintahan Presiden Jokowi nampaknya sangat serius dalam memperkuat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, membentuk BPIP sebagai lembaga yang fokus menangani ideologisasi Pancasila, dan merumuskan RUU HIP yang kini berubah menjadi RUU BPIP.

    “Kita sudah sepakat bahwa Pancasila adalah kesepakatan nasional, sebagai landasan bernegara sekaligus landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu harus diperkuat, bukan dihilangkan dalam standar pendidikan kita,” jelasnya.

    Menurutnya, proses pendidikan formal di semua tingkatan merupakan jalur yang sangat strategis dalam membangun dan menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan karakter sebagai bangsa. Dalam hal ini, kata dia, yang terpenting adalah pendidikan Pancasila. Begitu pula Indonesia telah menjadi jati diri bangsa dan jiwa bangsa.

    Oleh karena itu, PKS menghimbau agar kita selamatkan Pancasila dan pendidikan Indonesia dengan segera merevisi PP 57/2021 karena banyak kendala dalam berbagai aspek, jelasnya.




    Source