PMN untuk BUMN dianggap langkah yang tepat bagi perekonomian

Jika BUMN tidak dibantu PMN, dinilai akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Langkah pemerintah memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,44 triliun kepada 12 BUMN dinilai sangat tepat, terutama untuk membantu BUMN. Pasalnya, menurut analis saham Trimegah Sekuritas Tbk, Kharel Devin Fielim, saat ini BUMN sedang bermasalah. arus kas sebagai akibat dari tugas Negara yang dipercayakan kepada mereka.

Jadi menurut Kharel, tambahan PMN dari pemerintah bisa digunakan untuk modal kerja. Dengan penambahan PMN ini, diharapkan BUMN ini dapat kembali menyelesaikan tugas yang diberikan untuk membangun infrastruktur esensial. “Karena pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi pemulihan perekonomian nasional,” kata Kharel.

Saat ini, proyek-proyek strategis yang dikerjakan BUMN sedang mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. BUMN konstruksi saat ini sedang mengalami kekurangan dana. Kondisi ini sangat menantang karena BUMN karya memiliki utang yang cukup besar di industri perbankan nasional.

Dengan tambahan PMN ini, diharapkan dana segar akan masuk ke perusahaan dan mampu menyelesaikan proyek-proyek yang saat ini mandek dalam pembangunan. Saat proyek konstruksi BUMN ini sudah berjalan, Kharel berharap proyek tersebut bisa selesai dan diharapkan pendapatan baru bisa masuk ke perusahaan.

Menurut Kharel, penambahan PMN sangat-sangat bagus dan yang diperjuangkan Menteri BUMN Erick Tohir adalah menambah PMN ke BUMN konstruksi. Ia mengatakan, rencana pemerintah untuk memberikan tambahan PMN untuk pekerjaan BUMN sudah tepat dan tepat karena proyek-proyek yang dikerjakan BUMN merupakan proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.
“Dengan dimulainya kembali proyek-proyek infrastruktur pemerintah, diharapkan perekonomian Indonesia segera pulih. Jika BUMN konstruksi tidak dibantu, maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional,” kata Kharel.

Kharel optimis dengan penambahan PMN, BUMN konstruksi dapat melanjutkan programnya dan mampu merestrukturisasi utangnya saat ini. Misalnya Waskita Karya yang saat ini memiliki utang sebesar Rp. 65 triliun. Dengan penambahan PMN ini, emiten berkode WSKT akan bisa menjalankan proyek tolnya.

Beberapa waktu lalu Kharel juga sempat berdiskusi dengan manajemen Waskita Karya. Dari pembahasan tersebut, manajemen optimistis setidaknya ada satu hingga dua ruas tol yang konsesinya dimiliki Waskita yang bisa didivestasikan melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) pada 2021.

“Jadi dengan adanya penambahan PMN dan masuknya dana dari SWF ini akan membuat BUMN karya seperti Waskita bisa kembali berkarya. Dan ini merupakan sentimen yang sangat baik bagi pasar‘ kata Charles.

Agar investor publik tidak terdilusi, Kharel merekomendasikan agar BUMN konstruksi yang mendapat tambahan PMN bisa menerbitkan saham baru (masalah hak). masalah hak saham dapat dilakukan sebelum adanya tambahan PMN Pemerintah. Menurut Kharel, biasanya PMN yang dilakukan pemerintah dilakukan pada akhir tahun.

Badan Usaha Milik Negara seperti Waskita Karya dan Adhi Karya yang menerima PMN bisa melakukan stock rights issue. Sehingga keikutsertaan pemegang saham minoritas terlibat dalam aksi korporasi BUMN Karya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi dilusi pemegang saham minoritas dalam karya-karya BUMN,” jelas Kharel.



https://www.republika.co.id/berita/qwmpce282/pmn-untuk-bumn-dinilai-langkah-tepat-untuk-perekonomian