Polemik Hasil TWK Mengganggu Penyidikan Kasus Korupsi Besar di KPK

Laporan wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polemik 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Nasional (TWK) dinilai berdampak pada upaya KPK menyelesaikan sejumlah kasus besar yang saat ini sedang ditangani.

“Dengan polemik yang berlarut-larut seperti ini, kasus-kasus besar akan selesai atau dengan kata lain tidak akan cepat selesai,” kata Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad dalam keterangannya, Selasa (6/8/2021).

Suparji juga menilai, narasi yang menyebut TWK adalah tipuan Ketua KPK Firli Bahuri untuk menyingkirkan beberapa orang tidak mudah dibuktikan.

Namun, narasi tersebut kini telah berkembang secara masif dan telah mempengaruhi beberapa orang.

“Karena ada mekanisme yang dijalankan. Keraguan penyelesaian kasus-kasus besar juga akan terjawab ke depan,” kata Suparji.

Baca juga: Mantan Penyidik ​​KPK Yang Terima Suap Akui Masih Anggota Polisi

Sebenarnya, lanjut Suparji, poin krusial dari hasil tes tersebut adalah ketika seorang pegawai KPK mengaku setuju Pancasila sebagai dasar negara diganti.

Anti Pancasila, kata dia, hanya salah satu indikator yang membuat pegawai KPK mendapat label merah sehingga tidak layak menjadi ASN.

Baca juga: Mantan Direktur KPK: Firli Bahuri dkk Tak Perlu Takut Temui Komnas HAM

Sementara masih ada delapan indikator lainnya.

Seperti tidak setuju dengan kebijakan pemerintah membubarkan HTI dan FPI, atau kelompok radikal atau kelompok pendukung teroris.

Baca juga: Menteri Tjahjo: Pelatihan ASN KPK Itu Wewenang KPK dan Pakai Anggaran KPK

Jadi, lanjutnya, para asesor TWK berhak untuk tidak meloloskan sejumlah pegawai KPK.

“FPI dan HTI adalah ormas yang dianggap terlarang. Jadi kalau itu pendapat, maka penilai memang berpendapat bahwa wawasan kebangsaan mereka tidak bisa dibina,” kata Suparji.



https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/09/polemik-hasil-twk-ganggu-pengusutan-perkara-korupsi-besar-di-kpk