Polisi Tangkap Munarman, Anggota DPR: Asas Asas Praduga Tak Bersalah harus dikedepankan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri diyakini memiliki bukti kuat terkait dugaan keterlibatan Munarman dalam dugaan kasus terorisme.

    Namun, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Percayakan proses hukumnya kepada polisi.

    Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menjelaskan penangkapan seseorang dalam dugaan kasus terorisme berbeda dengan tindak pidana biasa.

    Penangkapan seseorang dalam kasus pidana biasa hanya 1×24 jam.

    Sedangkan dalam kasus terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penyidik ​​dapat menangkap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti yang cukup. tanda terima untuk jangka waktu maksimum. 14 hari.

    Pasal 28 ayat (2) mengatur bahwa penyidik ​​dapat mengajukan perpanjangan penangkapan selama tujuh hari kepada ketua pengadilan negeri setempat.

    Baca juga: Ken Setiawan: Penangkapan Munarman menyoroti kasus nyata di balik KM 50

    “Jadi kalau dihitung 21 hari secara keseluruhan. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, polisi berwenang menangkap paling lama 21 hari.

    Fleksibilitas inilah yang diberikan UU Anti Teroris kepada polisi. Itu kelebihan kewenangan yang mereka miliki dibanding tindak pidana lain, “kata Wayan, dalam keterangannya, Selasa (27/4/2021).

    Wayan juga mengungkapkan Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penangkapan merupakan perbuatan penyidik ​​berupa pembatasan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan / atau uji coba dalam masalah dan menurut metode yang diatur. dalam KUHAP.

    Wayan mengatakan, Pasal 17 KUHAP menyebutkan perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Syarat penangkapannya adalah harus ada bukti permulaan yang cukup.




    Source