Politisi PKB, Kritisi 18 Item Proyek Fisik di Dikpora KSB TA 2017 Tak Tuntas

Sumbawa Barat, Gaung NTB
Sejumlah item proyek fisik Tahun Anggaran 2017, di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sampai hari ini diketahui masih ada yang belum tuntas. Ini tentunya menuai sorotan dari beberapa pihak.
Salah satunya, Sekretaris Komisi I DPRD KSB, Mahdar Arma SSos, yang menilai keterlambatan sejumlah proyek fisik tersebut, pada dasarnya tidak lepas dari kwalitas sumber daya manusia di dinas tersebut, sangat minim dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Baik itu dari segi perencanaaan, pengawasan , maupun PPK nya hingga ke tekhnik skill nya sangat terbatas, ketidak mampuan dalam mengelola management maupun rencana kerja (Time schedule), sehingga membuat Dinas Dikpora setiap tahunnya selalu menuai masalah. “Mungkin konsultan proyeknya lemah melakukan pengawasan, sehingga kualitas pembangunan infrastruktur yang dihasilkan menjadi tidak terjamin, bahkan tidak selesai tepat waktu,” ujarnya.
Menurut Mahdar, yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kesalahan atas keterlambatan pengerjaan oleh pihak kontraktor, sebetulnya bukan berada pada pihak rekanan. Kesalahan fatal dinilainya mulai dari perencanaan, pengawasan termasuk PPK selaku pembuat kontrak kerja tidak melihat hal-hal yang paling urgen, mana yang didahulukan dan mana yang tidak. “Sepertinya PPK kurang professional dalam hal ini. Memang tidak ada kerugian negara. Tapi yang dirugikan tetap rekanan, karena dalam bekerja mereka
menggunakan sebagian uang pinjaman dengan bunga di atas rata-rata,” tandasnya.
PPK kata dia, harus bersikap professional, bukan malah menyalahkan rekanan, karena di dalam aturan PMK 194 yang direvisi dengan PMK 243/PMK.05/2015 dibeberapa pasal menyebutkan, jangka waktu penyelesaian dari 50 hari kelender menjadi 90 hari kalender.
Selain itu, kewajiban bagi penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai kontrak, atau paling banyak sebesar 9% dari nilai kontrak, jika mengakibatkan denda lebih dari 5%. “Intinya, pekerjaan kontraktual yang penyelesaiannya sampai 31 Desember, tetapi tidak dapat dipenuhi, dapat diteruskan pada TA berikutnya dengan beban DIPA TA berikutnya, yang persyaratannya adalah sumber dananya dari RM dan hal yang dilanjutkan pada TA berikutnya, adalah pekerjaannya dan bukan termasuk dalam sisa dana DIPA,“ terang Mahdar.
Atas dasar itu Mahdar, mengingatkan kepada KPA dan PPK , apabila pekerjaan belum selesai tepat waktu, maka pagu anggaran proyek tersebut dapat dimasukan ke dalam rekening rekanan dengan sistim blokir. “Sampai batas waktu yang ditentukan penyelesaiannya baru rekeningnya dibuka blokirnya. Bukan malah sebaliknya, tidak dibayarkan sama sekali, karena ini justru akan menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya.