Polri diminta transparan tentang tindakan aparat polisi yang nakal

    Pentingnya keterbukaan Polri dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin menindak tegas seluruh oknum polisi yang nakal. Namun, Arsul meminta Polri bersikap transparan terkait penuntutan dan sanksi terhadap polisi nakal.

    Arsul menyampaikan, pada prinsipnya Komisi 3 DPR RI menyambut positif Propam Presisi yang diluncurkan Kapolri. “Kami berharap program ini juga diikuti dengan transparansi terhadap putusan etik yang dijatuhkan terhadap anggota Polri bersangkutan (bermasalah) setelah melalui proses pemeriksaan etik dan putusan akhir,” ujar Arsul kepada Republika, Rabu (14/4).

    Arsul menekankan pentingnya keterbukaan Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dia menjelaskan, transparansi Polri bisa dilakukan dengan memudahkan masyarakat untuk mengakses atau mengetahui putusan terhadap polisi nakal. Khususnya warga masyarakat yang sebelumnya menjadi wartawan atau pihak yang dirugikan.

    “Jika ini bisa dilakukan, maka langkah Kapolri akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan sebaliknya akan membuat anggota Polri lebih berhati-hati dalam bertindak,” kata politikus dari PPP itu.

    Di sisi lain, Arsul juga menanggapi 6.389 pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian pada 2020. Ia menilai tren kenaikan itu disebabkan dua faktor.

    Pertama, menurut dia, hal itu terjadi karena semakin banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Faktor kedua karena proses etika internal Propam semakin intensif, dimana penanganan pelanggaran dilakukan lebih masif.

    “Jika faktanya semakin banyak anggota Polri yang melanggar, maka perlu ada langkah dari pimpinan Polri untuk memastikan kepatuhan terhadap disiplin dan aturan. Sekarang transparansi anggota yang melanggar itu bisa menjadi alternatif,” kata Arsul.




    Source