Polri Tegaskan Larangan Penyiaran Pelaku Kekerasan Hanya Berlaku Secara Internal

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Karo Penmas dari Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak melarang media konvensional menyiarkan jika ada anggota Polri yang dinilai melakukan pelecehan. tugas dengan melakukan kekerasan.

Hal tersebut sekaligus memperjelas surat telegram rahasia (STR) Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan nomor ST / 750 / IV / HUM.3.4.5. / 2021.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit melarang media menyiarkan konten kekerasan dan arogansi anggota polisi

Dimana poin pertama dalam STR mendapat banyak kritik karena mengancam kebebasan pers.

Menurut dia, surat telegram itu tidak diperlihatkan kepada pers pada umumnya. Namun, surat telegram itu ditujukan kepada personel yang bertanggung jawab atas hubungan masyarakat.

“STR untuk kepentingan internal,” kata Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Selasa (6/4/2021).

Rusdi lantas menjelaskan alasan Kapolri mengeluarkan STR ke jajaran internalnya. Ia mengatakan, instruksi itu dimaksudkan agar Humas bisa tampil lebih baik lagi.

Baca juga: Kapolri: Bareskrim mendukung pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik

“STR untuk kepentingan internal agar kinerja fungsi kehumasan di unit-unit wilayah lebih baik, manusiawi dan profesional,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang bagian Humas Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah, menampilkan foto atau video yang memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri.

Perintah tersebut tertuang dalam telegram (ST) nomor ST / 750 / IV / HUM.3.4.5. Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pelaporan kekerasan dan / atau kejahatan.

Penulis: Igman Ibrahim

Editor: Malvyandie Haryadi




Source