PPKM Darurat, Pekerja Minta 2021 Jangan Terapkan Upah Murah

Segera berlakukan UMSK pada tahun 2021 dan kembalikan pengaturan upah minimum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Dunia secara resmi mengumumkan Indonesia kembali masuk ke negara berpenghasilan menengah ke bawah. Namun, di tengah bayang-bayang kondisi ekonomi yang terdampak pandemi pada masa Pemberlakuan Darurat Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), buruh justru meminta pemerintah untuk tidak kembali memberlakukan upah rendah.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Logam Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan penurunan peringkat Indonesia bukan semata-mata karena resesi akibat pandemi Covid-19. Namun juga dipicu oleh kebijakan upah rendah yang sedang digarap oleh Pemerintah.

“Ini buah dari kebijakan upah rendah, seperti pembatasan kenaikan upah dan penghapusan Upah Minimum Sektoral,” kata Riden Hatam Aziz, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/7).

Dikatakannya, sejak awal tahun 2020, banyak daerah yang belum menetapkan Upah Minimum Sektoral atau UMSK. Beberapa daerah lain, seperti Jawa Barat, bahkan menetapkan UMSK 2020 setelah melewati pertengahan tahun. Sedangkan pada tahun 2021 hampir semua daerah belum menetapkan UMSK.

Hal ini diperparah dengan kegagalan Pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja di masa pandemi. Pasalnya, pada periode 2020-2021 banyak pekerja yang di-PHK dengan pemotongan gaji, serta PHK besar-besaran di berbagai sektor industri.

Hal ini kemudian memukul daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. “Hanya ada satu solusi. Segera berlakukan UMSK pada tahun 2021 dan kembalikan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak,” kata Riden.

Riden meyakini jika upah membaik, daya beli masyarakat juga akan meningkat. Ketika masyarakat memiliki daya beli, maka akan terjadi pertumbuhan daya beli. “Sekarang susah banget. Jarang juga ada yang mau jualan, karena kita semua kesulitan,” kata Riden.

Soal UMSK, lanjutnya, pihaknya saat ini sedang mengkonsolidasikan unsur buruh untuk mendesak para Gubernur di seluruh Indonesia untuk memberlakukan kembali UMSK pada tahun 2021. “Kepala daerah bisa membuat kebijakan yang lebih baik untuk rakyatnya. Memasak untuk kebaikan dilarang,” katanya.

Lebih lanjut Riden Hatam Azis mengatakan, lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja yang kemudian menghapus UMSK/UMSP justru membuat Indonesia kembali ke rezim biaya rendah yang memicu negara kita masuk kategori berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 78 Tahun 2015 yang mengatur bahwa kenaikan upah tidak lagi didasarkan pada kebutuhan hidup layak.

“Peraturan ini semakin menurunkan daya beli masyarakat yang dampaknya terasa sekarang,” imbuhnya.

Sebelumnya dalam laporan terbaru, penilaian Bank Dunia menyebutkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Indonesia pada 2020 turun menjadi US$ 3.870. Padahal, tahun lalu berada di level US$ 4.050 dan membuat Indonesia naik peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas alias upper middle income country.

Kembalinya Indonesia ke kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, melihat dampak dari pandemi saat ini. Selain itu, Bank Dunia juga menyatakan bahwa GNI dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk.



https://www.republika.co.id/berita/qvvqcs396/ppkm-darurat-buruh-minta-2021-jangan-terapkan-upah-murah