PPP: Kemendikbud Malah Tambah Beban Presiden Jokowi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam beberapa bulan terakhir.

    Menurut dia, rangkaian peristiwa yang terjadi justru menambah beban Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukannya mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini dihembuskan oleh kalangan tertentu kepada Presiden Jokowi, malah malah menambahnya,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

    Baca juga: Protes PKS Nama Hadratus Syekh Hasyim Asyari Hilang dalam Naskah Kamus Sejarah Indonesia

    Baca juga: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Akan Menyempurnakan Kamus Sejarah

    Wakil Ketua MPR RI mengatakan, setidaknya ada tiga peristiwa berturut-turut dalam waktu dekat terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menurutnya justru menambah atau menimbulkan beban politik bagi Presiden Jokowi di mata segmen tertentu. komunitas Muslim.

    Pertama, frasa agama yang hilang atau hilang dalam draf atau draf peta jalan pendidikan nasional (PJPN).

    Kedua, absennya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang digagas yang kemudian menjadi PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

    Ketiga, tentang hilangnya pendiri NU dan pahlawan nasional KH Hasyim Asyari dari buku atau Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Baca juga: Isu Perombakan Kabinet Semakin Kuat, 2 Pengamat Ini Menilai Posisi Nadiem Makarim Layak Diganti

    Arsul mengungkapkan, sejumlah kalangan Nahdliyin, khususnya yang tergabung dalam Paguyuban Profesi Nahdliyin (Lingkaran NU) mengatakan kepadanya bahwa bukan hanya nama KH Hasyim Asyari yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga tidak diposisikan sebagai tokoh sentral yang dimuat terpisah dalam peristiwa sejarah.

    “Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam dan anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir,” ujarnya.

    Soal Gus Dur, namanya hanya diangkat untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh, seperti saat kamus menjelaskan sosok Ali Alatas yang diangkat menjadi Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur.

    “Dikatakan juga untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Soekarnoputri dan Widjojo Nitisastro,” ujarnya.

    Baca juga: PPP Minta Jozeph Paul Zhang Dicurigai dan Paspornya Dicabut

    Menurut Arsul, yang mengherankan, ada nama Abu Bakar Ba’asyir dalam deretan tokoh sejarah.

    Arsul menuturkan, sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan dirinya sebagai pimpinan MPR-RI atas kemunculan sosok Abu Bakar Ba’asyir di halaman 11.

    Mengapa nama mantan narapidana kasus terorisme yang menolak menyatakan kesetiaan pada ideologi Pancasila ini muncul sebagai sosok dalam buku / kamus terbitan Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Budaya?” Arsul menyimpulkan.




    Source