PPP: Kinerja Menteri Koperasi dan UKM belum optimal

Sejauh ini belum ada gebrakan dari Menteri Koperasi dan UKM saat terjadi pandemi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi memberikan sejumlah catatan terkait menteri mana saja yang juga perlu di-reshuffle selain dua nomenklatur menteri baru yang sudah disetujui DPR. , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Investasi. Anggota Komisi VI ini menyoroti hasil kerja Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki.

“Kita sebagai mitra komisi VI ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kalau kita lihat belum terlalu optimal di era pandemi ini,” kata Baidowi dalam diskusi online, Sabtu (24/2). / 4).

Pria yang akrab disapa Awiek ini juga menilai belum ada terobosan baru dari Kementerian Koperasi dan UKM di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Ia juga belum melihat bagaimana Menteri Koperasi dan UKM menggairahkan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Tapi sekali lagi, kami yang mengkritik dalam konteks kami sebagai mitra di Komisi VI,” ujarnya.

Di forum yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengecam kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baidowi mengaku setuju dengan hal itu.

“Kalau sebelumnya Pak Fadli menyebut menteri keuangan ya bisa dari segi lain. Selebihnya adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya.

Selain itu, Baidowi juga menyoroti kementerian BUMN yang juga mitranya di Komisi VI. Namun, menurut dia, Kementerian BUMN tidak perlu dirombak, hanya saja ada beberapa kebijakan yang harus dievaluasi.

“Sebenarnya Kementerian BUMN tidak perlu merombak sejumlah kebijakan yang cukup mengagetkan, misalnya kemarin ingin membuat lahan pertanian di luar negeri, benarkah Indonesia kekurangan lahan? Tapi tidak harus perombakan, hanya perlu diluruskan, “katanya.




Source