Presiden PKS: Pajak Pangan Pokok Bukan Kebijakan Pancasilais

    Kebijakan ini bisa membuat masyarakat sengsara di tengah pandemi Covid-19.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menilai wacana perluasan pajak (PPN) untuk barang pokok atau kebutuhan pokok merupakan kebijakan yang tidak Pancasilais. Bahkan, dia menilai kebijakan tersebut bisa membuat masyarakat sengsara di tengah pandemi Covid-19.

    “Ini kebijakan yang tidak Pancasilais karena mencederai rasa keadilan. Dalam kondisi pandemi seperti ini bisa membuat rakyat semakin sengsara,” kata Syaikhu melalui keterangan resminya, Jumat (11/6).

    Ia memandang bahwa arah kebijakan perpajakan di Indonesia semakin meningkatkan disparitas ekonomi antara si kaya dan si miskin. Padahal, keadilan harus menjadi salah satu prioritas di tengah pandemi saat ini.

    “Di mana keadilan jika benar kebutuhan dasar akan dikenakan pajak? Pada saat yang sama, penghindar pajak diampuni oleh amnesti pajak, pajak perusahaan dikurangi, dan pajak mobil mewah dibebaskan,” kata Syaikhu.

    Pemerintah diharapkan memiliki rasa empati dengan kondisi yang menghimpit masyarakat saat ini. Ia tidak ingin ada kebijakan pemulihan ekonomi yang membebani masyarakat.

    Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif dampak dan risiko dari kebijakan pajak pangan pokok, sebelum dibahas ke publik dan diajukan ke DPR.

    “Dampak dari kebijakan tersebut harus dikaji secara mendalam sebelum dilempar ke publik dan DPR RI. Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan publik kepada pemerintah,” kata Syaikhu.

    Diketahui, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa. Rencana tersebut tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    Berdasarkan RUU KUP, pemerintah menghapuskan layanan pendidikan dari kategori layanan bebas PPN. “Jenis pelayanan yang tidak dikenakan PPN adalah pelayanan tertentu dalam kelompok pelayanan sebagai berikut, g (jasa pendidikan) dihilangkan seperti pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi; dan pendidikan luar sekolah seperti kursus,” kata RUU KUP seperti dikutip, Kamis (10/6).

    Secara total, pemerintah mengeluarkan 11 jenis layanan dari kategori bebas PPN. Dengan demikian, hanya ada enam jenis layanan yang masuk kategori bebas PPN dari 17 jenis layanan sebelumnya. Untuk tarif, saat ini pemerintah juga berencana menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. “Tarif PPN 12 persen,” tulis Pasal 7 ayat 1 RUU KUP.

    Pada kategori barang, ada dua kelompok yang akan dikeluarkan dari kategori bebas PPN. Keduanya merupakan hasil tambang atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk batubara; dan kebutuhan dasar.

    “Jenis barang yang tidak dikenakan PPN yaitu barang-barang tertentu dalam golongan barang berikut (hasil pertambangan dan kebutuhan pokok) dihapus,” tulis Pasal 4A ayat 2a dan 2b RUU KUP.



    https://www.republika.co.id/berita/qujnjl487/presiden-pks-pajak-sembako-kebijakan-tak-pancasilais