PSI Soal Rencana Pengenaan PPN Sembako

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan rencana pengenaan PPN untuk kebutuhan pokok.

    Juru bicara PSI Andre Vincent Wenas mengatakan proses kebijakan ini harus transparan dan tepat sasaran.

    Selama pandemi dan tidak boleh ada kebijakan yang tidak jelas dalam prosesnya.

    “Kondisi ekonomi di piramida bawah sangat sulit. Jika rencana ini berlaku untuk semua segmen, tidak tepat dilaksanakan tahun ini bahkan tahun depan,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

    Meski tahun depan akan terjadi pembalikan ekonomi, ekonomi kelas menengah ke bawah tidak serta merta tumbuh pesat.

    Ada proses penyesuaian yang tentunya tidak sebentar.

    “Jangan sampai rakyat bawah yang sudah 2 tahun bermasalah, langsung kena pajak tambahan. Menurut kami ini tidak bijak,” kata Andre.

    Baca juga: Soal Rencana Pangan Dikenakan PPN dan PPN dinaikkan menjadi 12 persen, ini penjelasan Staf Khusus Sri Mulyani

    PSI meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lebih kreatif mencari tambahan pajak pascapandemi yang relatif tidak membebani masyarakat menengah ke bawah.

    “Menurut kami, pajak merupakan instrumen untuk memperpendek disparitas antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Kreativitas diperlukan untuk menemukan potensi penerimaan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial,” katanya.

    Andre menjelaskan, pemerintah dan DPR harus segera duduk bersama merumuskan potensi pajak untuk tahun-tahun mendatang dengan semangat memperpendek disparitas pendapatan.

    “Kami meyakini Kementerian Keuangan memiliki banyak alternatif dalam upaya pemungutan pajak dengan mengedepankan semangat memperpendek disparitas pendapatan. Kami yakin PPN untuk kebutuhan pokok masyarakat tidak perlu dimasukkan di dalamnya,” jelasnya.

    Mengejar sasaran kelompok ekonomi mampu, menurut Andre, lebih memenuhi rasa keadilan sosial, terutama di masa pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit bagi masyarakat miskin.

    “Saya berharap Kementerian Keuangan dan DPR transparan dan jelas mengungkapkan seperti apa skema PPN ini. Saya berharap tambahan pendapatan dari pajak akan fokus secara bermartabat dan adil,” pungkasnya.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/10/psi-pertanyakan-rencana-pengenaan-ppn-sembako