Pulihkan Perekonomian, Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM

Dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, hanya 13 persen yang sudah digital.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Pemerintah terus mengoptimalkan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui digitalisasi bagi UMKM yang masih berbasis offline dengan meningkatnya literasi digital bagi penggiat UMKM.

Selain itu, kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah juga memberikan stimulus agar UMKM mendigitalkan. Hal itu dilakukan untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional yang terkena pandemi Covid-19.

“Saat ini, dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, baru 13 persen saja yang terdigitasi. Oleh karena itu, UMKM harus didorong untuk go digital, agar pasarnya semakin luas,” kata Airlangga, dalam webinar Transformasi Digital Menuju Indonesia Maju, Jumat. (23/4).

Menurutnya, melalui Gernas BBI (Proud Made in Indonesia) pemerintah berkomitmen untuk mendorong para pegiat UMKM agar bisa masuk ke platform digital. “Hingga akhir tahun 2020, pemerintah mencatat ada 11,7 juta UMKM yang bergabung,” ujarnya.

UMKM sendiri telah menyumbang 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu menyediakan 97 persen lapangan kerja yang tersedia. Sehingga dengan adanya dorongan yang dilakukan akan membantu mempercepat pemulihan perekonomian nasional dan memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat khususnya dalam pemberdayaan usaha UMKM.

“Diharapkan pada tahun 2030 jumlah UMKM yang go digital mencapai 30 juta,” kata Airlangga.

Untuk wilayah Jabar, kata Airlangga, berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital di Jabar termasuk pemanfaatannya meningkat lebih dari 40 persen selama pandemi Covid 19. Selain itu, menurut East Venture’s Digital Competitiveness Index 2021, Jawa Barat menduduki peringkat kedua sebagai daerah dengan daya saing digital terbaik di Indonesia, di bawah DKI Jakarta.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, transformasi digital itu wajib, bukan lagi pilihan. Pandemi Covid-19, percepatan transformasi digital, memaksa masyarakat menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Pemprov Jabar saat ini menyadari bahwa tidak ada kehidupan di Jabar yang tidak bisa dijamah digital,” kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil ini.

Emil menuturkan, Covid-19 mengajarkan ekonomi digital agar perekonomian bisa bertahan. Setiap orang terpaksa harus online, baik itu seminar, sekolah, jual beli, karena pembatasan.

Emil menjelaskan, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia berpotensi menjadi pengguna internet terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memberdayakan berbagai aspek perekonomian melalui digitalisasi, termasuk meningkatkan akses UMKM ke pasar digital.

“Kami masih berusaha mendigitalkan desa. Hasilnya luar biasa. Awalnya hanya 37 desa mandiri, sekarang 270 lompatan luar biasa dan tidak ada desa tertinggal,” jelasnya.

Menurutnya, transformasi digital wajib bukan lagi pilihan. Jika 2045 ingin menjadi negara maju, generasi Z harus produktif dan hanya eksis di dunia digital.




Source