Putusan MK, Calon Kades Bisa Dari Desa Lain

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Persaingan untuk menjadi kepala desa sekarang ini seperti akan semakin ketat, pasanya dengan ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), calon kepala desa bisa berasal dari desa mana saja di seluruh Indonesia yang penting Warga Negara Indonesia (WNI).
Untuk mengakomodir putusan MK tersebut, Pemda Sumbawa melalui Bagian Hukum Setda Sumbawa telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepala Desa pada tahun 2017 ini.
Kabag Hukum Setda Sumbawa, I Ketut Sumadiarta SH, kepada Gaung NTB, menyampaikan bahwa putusam MK tersebut telah diakomodir dalam Perda tentang Kepala Desa.
Dijelaskan Ketut Suamdiarta, bahwa dalam putusan MK tersebut dinyatakan bahwa Kepala Desa maupun Perangkat Desa itu bisa berasal dari desa lain, atau dari seluruh Indonesia, yang penting WNI.
Namun di dalam Perda yang direvisi tersebut jelas Ketut, diatur lebih ketat untuk memastikan kepala desa yang berasal dari luar desa terkait dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga di dalam Perda tersebut diatur bahwa pada saat Kepala Desa tersebut sudah terpilih maka dia harus bertempat tinggal di desa tempat menjadi kepala desa. “Kepala desa yang terpilih dan berasal dari desa lain tidak boleh tinggal didesa asal, karena dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemerintahan desa,” jelasnya.
Pada saat pencalonan bisa dari desa lain katanya, tetapi pada saat terpilih harus membuat pernyatakan bahwa dia harus tinggal di desa tempat terpilih menjadi kepala desa. Hal itu juta kata Ketut berlaku juga terhadap perangkat desa.
Lebih jauh ditambahkan Ketut Sumadiarta, bahwa latar belakang munculnya keputusan MK tersebut yakni adanya permohonan uji material terhadap UU Desa yang dilakukan oleh seorang warga transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan.
Setelah pulang ke desa asal di Jawa, kemudian ingin menjadi kepala desa tetapi ditolak pada mencalonkan diri karena tidak berasal dari desa tersebut.
Pada aturan lama katanya, calon kepala desa harus berdomisili di desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan TKP, dan sepertinya munculnya putusan MK itu diilhami oleh aturan Pilkada. Menyinggung implentasi Perda baru hasil revisi tersebut menurut Kabag Hukum, akan mulai berlaku pada kesempatan pertama Pilkades seretak yang akan datang.