Rapat Pleno KKIP Prabowo dan Erick Thohir Membahas Alpalhakam

    Menhan menegaskan, setiap belanja pertahanan harus digunakan sebagai investasi.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin rapat paripurna KKIP tahun 2021 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat pada hari Kamis ( 20/5). Rapat tersebut memiliki agenda untuk membahas tindak lanjut arahan Presiden Jokowi selaku ketua KKIP pada sidang KKIP di Istana Bogor pada 13 April 2021.

    Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN / Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP, dan Wakil Menteri Pertahanan Letjen M Herindra selaku Sekretaris KKIP, serta Ketua Tim Pelaksana KKIP Katimlak Letjen (Purn.) Johannes Suryo Prabowo.

    Hadir pula anggota KKIP, antara lain Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Taufik Bawazier mewakili Menristek; Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi Mira Tayyiba atas nama Menteri Komunikasi dan Informasi; Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Dwi Puji Astuti atas nama Menteri Keuangan, Asrenum Panglima TNI Laksda Heru Kusnanto atas nama Panglima TNI, dan Asisten Kapolri Irjen Firman Shantyabudi pada atas nama Kapolri.

    Menteri Pertahanan Prabowo dalam sambutannya mengatakan, untuk mencapai kemandirian industri pertahanan dalam negeri harus ada kesinambungan dalam pengadaan alpalhankam. “Untuk mencapai kemandirian dibutuhkan penguasaan teknologi, untuk itu diperlukan peran serta semua pihak terutama perguruan tinggi dan ahli di bidang elektronika,” kata Prabowo dalam siaran persnya.

    Ia juga menyebutkan paradigma belanja pertahanan harus ditransformasikan menjadi investasi pertahanan. Anggaran pertahanan, menurut Prabowo, harus dikelola dengan baik agar dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional.

    Setiap belanja pertahanan, lanjutnya, harus digunakan sebagai investasi pertahanan. Oleh karena itu dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri harus memuat trade return, kandungan lokal, mengimbangi, dan transfer teknologi.

    “Ini dengan strategi pengadaan sekitar 40 persen yang harus dibelanjakan di dalam negeri. Kebijakan yang sudah dikeluarkan sebagai Menhan itu semuanya. pembelian atau akuisisi alpalhankam dari luar negeri, harus dibangun di Indonesia, ”kata Prabowo.

    Untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan, Prabowo menegaskan perlunya rencana strategis jangka panjang (Renstra). Sehingga dapat menjadi acuan dalam membangun kemandirian industri pertahanan yaitu adanya rencana rencana utama jangka panjang.




    Source