Ratusan Perawat Kembali Datangi DPRD Sumbawa

    Sumbawa Besar, Gaung NTB
    Ratusan perawat se-Kabupaten Sumbawa kembali menggelar aksi. Mereka mendatangi Kantor DPRD Sumbawa untuk kedua kalinya pada Selasa (16/01), mereka menuntut agar pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan, terutama mendapatkan upah yang sesuai standart UMK.
    Sebelum mendatangi Kantor DPRD Sumbawa, sekitar pukul 10.00 wita, ratusan perawat yang datang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, menggelar orasi di sepanjang jalan, termasuk menggelar orasi di Kantor Bupati Sumbawa, kemudian mereka juga berorasi di halaman Kantor DPRD Sumbawa sebelum masuk menggelar hearing dengan anggota DPRD Sumbawa. setelah sekitar 30 menit melakukan orasi, sejumlah perwakilan datang menemui pimpinanan dewan untuk melakukan menyampaikan tuntutannya sekaligus meminta untuk difasilitasi dalam menyampaikan aspirasi mereka.
    Hearing berlangsung di ruang rapat Pimpinan DPRD Sumbawa yang langsung dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP didampingi sejumlah anggota DPRD Sumbawa, selain itu hearing tersebut juga di hadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H Naziruddin MSi, Kepala BPKD Sumbawa, Perwakilan BKPP Sumbawa, perwakilan BPJS Sumbawa dan Perwakilan RSUD.
    Dalam pertemuan itu perwakilan perawat menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap nasip mereka terutama menyangkut kesejahteraan mereka. Selain itu mereka juga mempertanyakan peluang atau kemungkinan mereka untuk diangkat menjadi PNS sebagai pegawai lainnya.
    Sementara itu Kepala BPKD Sumbawa, Drs H Baharuddin, menjelaskan kondisi keuangan daerah yang cukup berat terutama menyangkut masih besarnya belanja pegawai dari pada belanja pembangunan, hal itu tentu akan menjadi masalah untuk dapat mengakomodir apa yang menjadi harapan para Perawat tersebut. Namun demikian kata H Bahar—kedepan bisa saja ada kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat mengakomodir apa yang menjadi harapan para perawat.
    ”Kami merasa prihatin dengan kondisi kesejahtaraan tenaga sukarela ini, karena menerima kompensasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun inilah kondisi anggaran kab. Sumbawa,” jelasnya.
    Sementara itu perwakilan dari BKPP Sumbawa, menyampaikan bahwa pada tahun 2018 ini ada kesempatan bagi Perawat dan pegawai lainnya untuk menjadi PNS, karena pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada Kabupaten Sumbawa untuk mengusulkan formasi penerimaan PNS tahun ini. Oleh karena itu karena peluangnya tidak terlalu banyak tentu mereka harus bersaing untuk bisa lulus tes CPNS yang akan dilakukan melalui sistem Komputerisasi (CAT).
    Sementara untuk pengangkatan tenaga honor sebagaimana yang mereka harapkan menurut pihak BKPP Sumbawa, hal itu belum ada regulasi yang mengatur mengenai hal itu. “Kita tunggu saja, kemungkinan adanya kebijakan baru dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujarnya.
    Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, selain memberikan informasi mengenai perkembangan terbaru terkait dengan keberadaan tenaga medis baik secara lokal maupun nasional, juga menyampaikan harapan kepada pemerintah agar apa yang menjadi harapan para tenaga sukarela ini kedepan agar dapat diperhatikan.
    Selanjutnya pada akhir pertemuan, setelah mendengar masukan dan saran dari berbagai pihak akirnya Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP, mengeluarkan rekomendasi, antara lain DPRD melalui komisi terkait akan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI, kemudian ke KemenPAN-RB terkait regulasi tentang tenaga sukarela. Kemudian mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan dukungan melalaui pengalokasian anggaran terhadap tenaga sukarela khususnya bagi tenaga Perawat.