Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja PEN 2021 Sudah Mencapai Rp 182,39 T

    Realisasi anggaran PEN hingga Mei 2021 sebesar 26 persen dari anggaran.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp. 182,39 triliun atau 26,1 persen dari total Rp. 699,43 triliun per 18 Mei 2021. Realisasi anggaran itu setara dengan 26,1 persen. dari pagu anggaran Rp. 699,43 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci anggaran sebesar Rp 182,39 triliun untuk bidang kesehatan, realisasi Rp 30,83 triliun dari Rp 172,84 triliun atau 18 persen digunakan untuk membeli vaksin, melaksanakan program vaksinasi, dan berbagai pengobatan untuk pasien Covid-19. “Pagu anggaran klaster kesehatan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 62,67 triliun.

    Ia membandingkan pagu kesehatan tahun ini dengan realisasi tahun 2020 yang anggarannya mencapai Rp 62 triliun. “Kenaikannya luar biasa tinggi, apalagi nanti untuk pembelian vaksin, vaksinasi, dan untuk pengobatan,” ujarnya di Rapat Komisi XI DPR RI, Senin (24/5).

    Kemudian program perlindungan sosial direalisasikan sebesar Rp. 57,04 triliun atau 39 persen dari total anggaran Rp. 148,27 triliun, meliputi PKH, Sembako, BLT Desa, dan sebagainya. Kemudian realisasi program prioritas sebesar Rp. 22,79 triliun atau 18 persen dari pagu yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 127,85 triliun.

    “Semuanya sudah dilakukan dan bahkan saat itu diminta dipercepat karena saat itu ada peningkatan jumlah Covid-19,” ujarnya.

    Selanjutnya program prioritas dari total anggaran Rp. 127,85 triliun sudah terealisasi Rp. 22,79 triliun atau 18 persen. Menurutnya, kementerian, lembaga, dan sektor meminta dukungan program dengan menggunakan anggaran program prioritas, namun pelaksanaannya sering mengalami kendala.

    “Karena terkadang jumlah Covid-19, desain anggarannya masih perlu ditingkatkan, terutama pariwisata, ketahanan pangan, percepatan TIK dan kawasan industri kita,” ucapnya.

    Kemudian ada program dukungan untuk UMKM sebesar Rp. 193,74 triliun yang telah direalisasikan sebesar Rp. 42,23 triliun atau 22 persen, terutama pada 9,8 juta bantuan pemerintah untuk usaha mikro dan pemberian penjaminan kredit UMKM, pinjaman modal kerja dan perusahaan, serta penempatan dana pemerintah. di perbankan. Terakhir, insentif bisnis sebesar Rp56,73 triliun telah terealisasi sebesar Rp29,51 triliun atau 18 persen, terutama PPh 21 DTP dengan sekitar 89.608 pekerja menikmati relaksasi ini. Tidak hanya itu, insentif usaha juga mencakup PPh final DTP UMKM dengan 124.736 wajib pajak, pembebasan PPh 22 impor dengan 15.366 wajib pajak, pengurangan angsuran PPh 25 oleh 68.040 wajib pajak.

    “Relaksasi restitusi awal PPN dinikmati 1.102 wajib pajak, penurunan tarif PPh, PPN properti sebesar 375 wajib pajak dan PPnBM mobil oleh lima wajib pajak,” ujarnya.




    Source