REMITEN TKI SUMBAWA 2017 CAPAI 92 MILIAR

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) termasuk didalamnya yang namanya TKW wajar disebut sebagai “pahlawan devisa”, karena dengan hasil jerih payah yang diperoleh dari pekerjaannya diluar negeri, sejumlah uang dikirim dan dimasukkan kedalam negeri (Indonesia) untuk menunjang kehidupan keluarganya ternyata memberikan remiten yang cukup besar, terbukti ribuan TKI Sumbawa yang berada diluar negeri sepanjang tahun 2017 lalu saja telah berhasil memperoleh remiten yang snagat fantastik sekitar Rp 92 Miliar, ungkap Kadisnakerans Kabupaten Sumbawa Ir Syafruddin Nur dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Selasa (02/01) kemarin.
Remiten TKI Sumbawa yang dihasilkan hampir mencapai sekitar Rp 1 Triliun itu dari data riel sepanjang tahun 2017 yang diperoleh dari data yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) Mataram, termasuk dana yang dikirim melalui sejumlah bank maupun kantor Pos terang Syafruddin Nur, dengan jumlah tenaga kerja 2.024 orang TKI yang telah berhasil terkirim selama tahun 2017 khususnya ke kawasan Asia Pasifik seperti ke Hongkong, Taiwan, Korea, Singapore dan Malaysia, beum termasuk sejumlah TKI lainnya yang sebelumnya telah berada dikawasan Timur Tengah.
Syafruddin Nur juga menjelaskan terkait dengan program tahun 2018 apalagi dengan adanya UU No 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dengan kehadiran negara itu luar biasa dalam memberikan perlindungan kepada para TKI termasuk denda maupun hukumannya sediri terhadap yang melanggar aturan baik terhadap petugas, maupun PJTKI yang menyalurkan tenaga kerja maupun bagi TKI itu sendiri sangat berat, sehingga LTSP itu dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan terbaik dalam pengurusan seluruh kelengkapan administrasi bagi para TKI Sumbawa yang akan berangkat bekerja keluar negeri secara legal (resmi), dengan tujuh fungsi pelayanan yang diberikan baik itu Imigrasi dengan kewenangan pengeluaran dan penerbitan pasportnya, Disnakertrans soal tenaga kerjanya, Dinas Dukcapil dengan kependudukannya, Dikes masalah kesehatan TKI, Kepolisian dengan kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), BP3TKI, BPJS, Perbankan dan sejumlah fungsi lainnya.
Program LTSP itu wajib dilaksanakan Pemda itu dengan menyiapkan lokasi latihan kerja (LLK) yang memang telah disiapkan dilokasi Labuan Sumbawa, kata Syafruddin Nur, sehingga kerjasama sinergitas dengan semua pihak terkait dilakukan dengan harapan para TKI itu nantinya benar-benar memiliki full skill yang memadai, sehingga saat mereka bekerja diluar negeri benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, begitu pula untuk KTM Labangka dengan lahan seluas 226 Ha bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai usaha dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan sentra bisnis menuju kota terpadu mandiri Labangka dengan dukungan penyangga ada Plampang dan Maronge, dimana seluruh lintas sektor terkait dalam tahun 2018 ini bisa menjalankan berbagai proram di KTM Labangka sesuai dengan instruksi Bupati Sumbawa apalagi UPTD disana telah ada, karena itu bagaimana membangun dan mengembangkan berbagai aspek usaha disana sangat perlu adanya sinergitas program dari berbagai lintas sektoral, tukasnya.
Masalah transmigrasi Sampar Goal di Kecamatan Lunyuk sambung Syafruddin Nur, sejauh ini masih diberikan jatah hidup (Jadup) tinggal setahun ini saja dari program lima tahun yang telah direncanakan sebelumnya dengan jatah diperoleh dari Provinsi maupun Pusat, dimana saat ini soal kelistrikan maupun sertifikasi atas areal lahan mereka (trasmigrasi) sedang berusaha dituntaskan penyelesaiannya, dengan alokasi anggaran yang diperoleh Disnakertrans secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2018 ini dari semula diusulkan sebesar Rp 3,1 Miliar hanya diperoleh sebesar Rp 1,6 Miliar saja guna menunjang dan melaksanakan sejumlah kegiatan program yang telah direncanakan, paparnya.
“Kepada para TKI dihimbau agar dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan program LTSP yang telah disiapkan oleh Pemda Sumbawa, mengingat pelayanan yang murah, mudah dan aman dengan tetap mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, sebab Disnakertrans sendiri akan tetap membangun pola kemitraan dengan 45 PJTKI yang masih aktif beroperasi didaerah ini, begitu pula kepada para transmigrasi untuk tetap memelihara dan menjaga apa yang menjadi haknya, jangan sampai melakukan penyerobotan lahan milik orang lain atau memindahtangankan kepada orang yang tidak berhak, agar tidak timbul masalah dikemudian hari,” pungkas Syafruddin Nur.