Rencana Pemerintah untuk Mengenakan Pajak Karbon

    Subjek pajak karbon adalah individu dan korporasi.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana memperkenalkan jenis pajak baru, yaitu pajak karbon. Hal itu tertuang dalam perluasan objek PPN sebagaimana diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    Dalam Pasal 44G disebutkan bahwa subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan kegiatan yang menghasilkan karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan paling sedikit Rp75 (tujuh puluh lima rupiah) per kilogram ekuivalen karbon dioksida (CO2e) atau satuan yang setara,” kata ayat (3) pasal tersebut seperti dikutip, Kamis (10/6). .

    Kemudian, ketentuan mengenai subjek pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon; dan alokasi penerimaan pajak karbon dalam pengendalian perubahan iklim diatur dengan peraturan menteri keuangan.

    Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan pajak karbon untuk memaksimalkan penerimaan negara sejalan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Informasi tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022.

    “Pajak karbon di Indonesia selama ini disebut sebagai pungutan karbon. Hal ini karena pajak karbon dapat mengambil berbagai bentuk, baik pajak maupun non-pajak,” bunyi dokumen itu.

    Pengumpulan pajak karbon alternatif pertama menggunakan instrumen perpajakan yang tersedia saat ini. Mulai dari cukai, PPh, PPN, PPnBM, dan PNBP di tingkat pusat hingga Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di tingkat daerah.

    Kedua, pemerintah menetapkan instrumen baru yaitu pajak karbon. Namun, instrumen baru ini memerlukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). “Tidak berbeda dengan praktik di negara lain, objek potensial yang dapat dikenakan pajak karbon di Indonesia adalah bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan oleh pabrik dan kendaraan bermotor,” bunyi dokumen tersebut.

    Sementara itu Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor belum bisa mengomentari poin-poin perubahan RUU KUP tersebut. “Sementara itu, kami masih menunggu pembahasan mengenai hal-hal yang ada di RUU KUP. Mohon dipahami,” ujarnya.



    https://www.republika.co.id/berita/qugx3x383/pemerintah-rencana-mengenakan-pajak-karbon