Resmi Mengenakan Rompi Oranye, Penyidik ​​KPK Bungkam dan Sujud

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri, Stepanus Robin Pattuju, resmi mengenakan rompi oranye dengan pengacara bernama Maskur Husain.

Keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji pejabat negara terkait penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial pada 2020-2021.

Usai konferensi pers penetapan tersangka, Stepanus dan Maskur diantar petugas KPK ke mobil tahanan pada pukul 23.24 WIB.

Baca juga: Penyidik ​​KPK Mengenal Walikota Tanjungbalai melalui Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin

Stepanus yang ada di depan, berjalan dengan cepat. Ia enggan mengomentari kasus yang menjeratnya. Stepanus juga terlihat menunduk.

Sementara itu, Maskur yang mengikuti Stepanus juga tidak buka suara. Keduanya langsung naik ke mobil tahanan.

Untuk kepentingan penyidikan, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tim penyidik ​​masing-masing menahan Stepanus dan Maskur selama 20 hari ke depan mulai 22 April 2021 hingga 11 Mei 2021.

SRP ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. MH ditahan di Lapas KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021). .

Dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Rutan KPK, para tersangka terlebih dahulu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Kavling C1 KPK.

Baca juga: Walikota Tanjungbalai Diperiksa KPK Lima Jam

Sedangkan tersangka M. Syahrial saat ini sedang dalam proses pemeriksaan intensif. Walikota Tanjungbalai diperiksa di Polsek Tanjungbalai.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Stepanus, Syahrial, dan Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Suap tersebut diduga diberikan agar Stepanus bisa membantu agar penyidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang menjerat Syahrial tidak dibawa ke tahap penyidikan oleh KPK.




Source