Revisi RUU Desa, DPD Perkuat Badan Permusyawaratan Desa

TRIBUNNEWS.COM – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu instrumen RUU. Hal itu disampaikannya dalam rapat finalisasi RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Banten, Senin (28/6/2021).

Fachrul Razi menjelaskan, keberadaan BPD sangat diperlukan, terutama dalam hal pemantauan, perencanaan, dan menampung aspirasi program desa.

“Karena dasar hukum BPD cukup kuat dan akan sangat efektif dalam memajukan pembangunan di desa-desa,” kata Senator asal Aceh itu.

Fachrul Razi juga menjelaskan perlunya tunjangan dan jaminan sosial bagi anggota BPD yang selama ini belum terakomodir. Untuk yang satu ini, Ketua Komite I DPD RI berharap anggota BPD memiliki kewenangan yang lebih representatif dengan anggaran yang ada, terutama dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dana desa. “BPD adalah legislator atau senator di desa, sehingga kewenangan dan kinerjanya harus diperkuat,” kata Fachrul Razi yang juga Ketua Revisi RUU Desa di DPD RI.

“Manfaat dan jaminan sosial bagi anggota BPD harus diperjuangkan nanti dengan sumber anggaran berasal dari APBN,” pungkasnya

Selain itu, Komite I DPD RI tetap mengapresiasi langkah anggota BPD yang ingin meningkatkan kapasitasnya dalam mengawal pembangunan desa.

“Komitmen anggota BPD kami apresiasi, dan kami juga berusaha merevisi RUU Desa nanti untuk meningkatkan kesejahteraan semua elemen yang terlibat dalam memajukan desa,” kata lulusan lulusan UI ini.

Dengan begitu, anggota BPD juga memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dana desa. Sebagai informasi, dasar hukum BPD tertuang dalam Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dari dasar hukum tersebut, BPD atau yang disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.



https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2021/06/29/revisi-ruu-desa-dpd-perkuat-badan-permusyawaratan-desa