Riau Larang Mudik Lokal Akibat Covid-19

    Larangan mudik pada 6-17 Mei diberlakukan sepenuhnya.

    REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU – Gubernur Riau Syamsuar menyatakan warga dilarang mudik saat Idul Fitri meski berada di dalam Provinsi Riau. Penyebaran Covid-19 di Riau kini mengalami tren peningkatan.

    Dalam keterangan persnya, Senin (19/4), Syamsuar menyatakan telah mengubah kebijakan pemerintah daerah yang sebelumnya memperbolehkan mudik Lebaran antardaerah selama berada di wilayah administratif Provinsi Riau. Syamsuar mengatakan, larangan mudik pada 6-17 Mei diberlakukan sepenuhnya, artinya sama dengan larangan mudik ke luar provinsi yang sebelumnya sudah diumumkan ke publik.

    Mulai 6 (Mei), sama berlaku, kata Syamsuar.

    Ia mengatakan hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghapusan Mudik di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah pada 6-17 Mei 2021. Ia mengatakan, Larangan mudik lokal juga merupakan bagian dari upaya pencegahan. untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

    Larangan tersebut juga terkait dengan meningkatnya jumlah kasus yang dikonfirmasi dalam beberapa hari terakhir, termasuk kasus kematian. “Dari tambahan kasus baru, banyak klaster keluarga yang terungkap. Soal protokol kesehatan masih menjadi isu yang harus diperbaiki lagi. Mulai pakai masker, cuci tangan, hindari keramaian,” ujarnya.

    Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Riau merupakan wilayah tertinggi di wilayah Sumatera untuk jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 dan jumlah kematian. Data terakhir pada 19 April lalu, jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi Covid-19 di Riau sebanyak 39.110 orang.

    Jumlah kematian akibat Covid-19 mencapai 967 orang. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Rawa El Amadi menilai larangan mudik di Provinsi Riau tidak tepat karena lalu lintas warga dari wilayah Kota Pekanbaru ke Kabupaten Kampar, Pelalawan, Dumai dan Siak terjadi setiap hari.

    “Jadi tindakan pelarangan ini kurang tepat. Lalu lintas harian menyebabkan tidak akan maksimal jika dilakukan hanya pada 6-17 Mei,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah harus fokus pada daerah-daerah yang bisa dimasuki orang dari luar provinsi, seperti pintu masuk dari Batam, Sumatera Barat, Jambi, dan Bandara Sultan Syarif Kasim II. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota sendiri harus menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 yang ketat di masyarakat.

    “Dibutuhkan pembenahan internal dan sosialisasi serta pengawasan di tingkat lokal,” kata Rawa.

    sumber: Antara




    Source