Ridwan : Pordasi yang Saya Pimpin Legal dan prosedural

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Menepis isu dualisme kepengurusan Pordasi Sumbawa, ditanggapi langsung Ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Kabupaten Sumbawa, Ridwan SP yang menegaskan kepengurusan Pordasi Kabupaten Sumbawa yang diketuainya adalah legal dan prosedural.
Ridwan membantah dengan tegas yang menyatakan kepengurusan Pordasinya ilegal. Menurut Ridwan, bahwa kepengurusan Pordasi yang diketuainya akan dilantik di Aula Hotel Tambora, Sabtu (22/9). Pelantikan ini berdasarkan SK Pengurus Propinsi (Pengprov) Pordasi NTB No. 01/SKEP/KU/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018. Bahkan pada saat pelantikan ini, Ketua beserta unsur Pordasi NTB akan hadir. Selain itu Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah SE MSc juga rencananya akan hadir.
Ridwan juga mengakui jika sebelumnya sudah melayangkan SK kepengurusan Pordasi Sumbawa dan berita acara terkait pemilihan. Namun hal tersebut tidak digubris pihak KONI Sumbawa. Meski demikian keberadaan Pordasi yang dipimpinnya sudah teregistrasi di papan KONI. “Aneh jika KONI tidak mengetahuinya,” tukas Ridwan.
Sementara itu Sekretaris Pordasi NTB, H Abdul Malik, kepengurusan yang sah dan legal yang diakui oleh Pordasi NTB dan Pusat untuk Pordasi Kabupaten Sumbawa adalah Pordasi yang diketuai oleh Ridwan SP.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai melantik pengurus Pordasi Kabupaten Sumbawa Priode 2018-2022 yang berlangsung di Aula Hotel Tambora, Sabtu (22/9). “Secara Aturan, kepengurusan sebuah cabang olahraga yang sah dan legal, dimana kepengurusannya baik itu ditingkat propinsi maupun daerah,harus dilantik oleh pengurus paling tinggi atau induk dari cabor tersebut, seperti yang kami lakukan hari ini dengan melantik secara langsung kepengurusan Pordasi Sumbawa,” tuturnya.
Apabila ada yang mengatakan pordasi yang di ketuai oleh Ridwan beserta pengurus lainnya adalah ilegal kembali dilanjutkan Haji Malik, hal itu tidaklah benar, sebab tidak memiliki dasar.
“Dan saya bisa pastikan bahwa aturan maupun undang-undang tentang organisasi olahraga bahwa yang bisa melantik sebuah pengurus organisasi olahraga yang paling bawah adalah induk dari organisasi olahraga itu sendiri yang lebih tinggi,” terangnya.
“Kami selaku pengurus pordasi NTB sudah melaksanakan prosedur tersebut dengan melakukan pelantikan langsung pengurus pordasi kabupaten sumbawa dan beberapa kabupaten lainnya di NTB. Hal yang sama juga kami pengurus pordasi wilayah juga dilantik oleh pengurus pordasi pusat, dengan demikian pordasi yang sesuai dengan prosedur inilah yang terdaftar di KONI pusat hingga kabupaten seluruh Indonesia. Selain yang tidak melalui SK, itu tidak sah,” tegasnya.