Risma akan berhadapan dengan Jokowi untuk membahas BNPB dalam RUU PB

    Pembahasan RUU PB macet dalam pembahasan nomenklatur BNPB.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas pelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Khususnya terkait tugas dan fungsinya yang akan diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) atau Peraturan Presiden (Perpes).

    “Nanti kita akan hadapi langsung ke Presiden untuk menjelaskannya, tapi itu kita tidak ada maksud ke sini,” kata Risma dalam rapat kerja pembahasan Daftar Masalah Inventaris (DIM) RUU PB dengan Komisi VIII DPR. Senin (17/5).

    Ia menjelaskan, pihaknya telah menerima surat nomor B-213 / M.Sesneg / D-1 / HK.00.00 / 03/2021 dari Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) pada 26 Maret 2021. Dalam surat itu Dijelaskan, DIM pemerintah tentang RUU Penanggulangan Bencana yang menyebutkan kelembagaan umum tetap dipertahankan.

    “Guna memberikan keleluasaan dalam pengaturan kelembagaan BNPB yang adaptif sesuai kebutuhan,” kata Risma.

    Ia sendiri belum mengetahui secara pasti maksud dari keluwesan surat Sekretaris Negara tersebut. Namun menurut dia, BNPB akan diperkuat melalui fungsinya dalam mengatasi jenis bencana lain, seperti bencana sosial.

    “Prinsipnya saya akan jelaskan, mungkin yang dimaksud dengan fleksibilitas seperti itu. Jadi kalau ada Covid yang menangani Covid, kalau ada yang namanya bencana sosial penanganan bencana sosial, mungkin itu yang dimaksud,” kata Risma.

    Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan pembahasan RUU PB tertahan dalam pembahasan nomenklatur BNPB. Padahal, semangat revisi undang-undang tersebut adalah untuk memperkuat lembaga-lembaga tersebut dan mereformasi penanggulangan bencana di Indonesia.

    “Kami sudah jujur ​​berkali-kali sampaikan, tidak akan menghilangkan kewenangan, kelembagaan kementerian atau lembaga yang ada. Masalahnya siapa yang mengkoordinasikannya, untuk itu perlu lembaga yang kuat,” kata Ace.

    Jika BNPB diatur dalam Keputusan Presiden, itu dinilai hanya keputusan politik. Berbeda jika institusi yang masuk dalam revisi UU PB itu sudah menjadi keputusan politik dan kebijakan negara. Status hukumnya berbeda, katanya.

    Untuk itu, dia meminta Kementerian Sosial menggali lebih dulu makna surat Sekretaris Negara tersebut. Namun, jika pemerintah tetap menganggap lembaga BNPB diatur melalui Perpres, ia menilai pembahasan RUU PB harus dihentikan.

    “Posisi berdiri kita di Komisi VIII justru yang ingin kita perkuat, tapi kalau misalnya posisi panitia pemerintah masih seperti yang dikatakan ibu, sebaiknya kita tidak membicarakannya lagi,” kata Ace.




    Source