Saksi Ringkas Menyebut Spontanitas Kerumunan Habib Risieq

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara aklamasi menyatakan bahwa keramaian yang terjadi di sekitar perempatan Gadog Puncak, Bogor hingga Pondok Pesantren Markaz Syariah Megamendung bukan karena undangan dari penyelenggara acara. Saksi yang merupakan salah satu unsur pemerintah di Bogor tersebut menyatakan bahwa warga secara spontan datang ke lokasi acara karena ingin menyambut Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Jadi setahu saya, yang saya lihat di Gadog itu datangnya spontan dari mana-mana. Ada yang punya plat A, B, T ya mereka hetegoren. Kebanyakan naik motor dan jalan kaki,” kata Kepala Satuan Pengawasan Umum Satpol PP Bogor. Kabupaten. Teguh Sugiarto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4).

Hal senada diakui oleh saksi lain, antara lain Kepala Satpol PP Trantib Bogor, Iwan Volawan, Camat Megamendung Endi Rismawan, dan Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah. Para saksi ini hadir pada saat kejadian di Megamendung.

Awalnya, HRS menanyakan kepada para saksi tentang asal mula dan proses keramaian pada 13 November 2020. “Apakah para saksi tahu bahwa undangan whatsapp sudah menyebar ke masyarakat? Ataukah hanya dari internal pemerintah?” HRS bertanya kepada para saksi. Saksi kompak menjawab tidak tahu.

HRS juga menanyakan awal mula pemerintah tahu akan ada keramaian, termasuk fluktuasi isu keramaian di masyarakat. “Tidak tahu,” jawab para saksi.

Namun saksi Teguh Sugiarto menambahkan, pihaknya hanya melakukan antisipasi mengingat keramaian saat HRS tiba di Jakarta pada 10 November 2020. “Masalahnya ada atau tidak, antisipasi saja,” ujarnya.

Teguh lantas membantah keramaian yang terjadi di Gadog karena adanya undangan yang tersebar. Menurut dia dan saksi lainnya, keramaian itu terjadi karena spontanitas dan keinginan masyarakat menyambut HRS.

Terkait undangan melalui selebaran dan spanduk, para saksi juga merespon dengan suara bulat. “Tidak ada (selebaran), tidak ada undangan. Spanduknya hanya HRS ahlan wa sahlan, bukan undangan,” kata para saksi. Dengan pernyataan tersebut, HRS menyimpulkan bahwa keramaian itu disebabkan oleh pesan WhatsApp dan media sosial. Hal ini pun dibenarkan oleh para saksi.

Ketua Majelis Hakim kemudian menanyakan apakah HRS masih perlu menyangkal saksi. Menurut HRS, jawaban saksi sudah tepat. “Sebelumnya keterangan saksi tidak umum dan tidak jelas, tapi setelah saya tanya langsung sudah jelas,” kata HRS.

Kesaksian para saksi memang tampak tidak konsisten selama persidangan berlangsung. Sebelumnya, Camat Megamendung Endi Rismawan mengatakan harus ada pengajuan izin dari pihak pelaksana kegiatan groundbreaking tersebut. Dalam izin tersebut, kata dia, perlu juga dijelaskan siapa yang bertanggung jawab. “Saya tidak tahu siapa yang melakukannya,” katanya.

Namun, saat ditanya JPU apakah HRS harus bertanggung jawab padahal panitia tidak diketahui, Endi menjawab singkat. “Ya,” katanya. Majelis hakim kemudian menegur JPU agar tidak memaksa atau mengarahkan saksi untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui secara pasti. “Jangan begitu, karena camat ini orang luar dari gubuk,” kata hakim.

HRS kemudian mempertanyakan izin yang disebutkan Endi karena pembangunannya hanya untuk upacara peletakan batu pertama. “Kalau mau bangun pasti ada biaya, tentu akan kami ajukan izin mendirikan bangunan,” kata HRS yang kemudian dikonfirmasi Endi.

Lebih lanjut, HRS mempertanyakan apakah kegiatan internal harus mendapat izin dari camat setempat atau tidak. “Tidak perlu, kalau eksternal perlu izin,” kata Endi. Semua kegiatan di Megamendung yang terkait dengan Pondok Pesantren Markaz Syariah, kata HRS, merupakan kegiatan internal karena tidak ada pengurusnya.

HRS kemudian melakukan konfirmasi kepada para saksi yang menjadi tersangka dalam laporan tersebut. “Apakah hanya untuk memenjarakan saya? Kenapa tidak ada surat pemberitahuan? Kenapa tidak denda seperti di Petamburan, kenapa harus pidana? Adakah pihak yang mendapat tekanan karena itu?” tanya HRS.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah mengakui, pelaporan tersebut sesuai dengan hasil rapat satgas Covid-19 Bogor. Namun, dia mengaku tidak melaporkan HRS. “Bukan laporan HRS, tapi massa,” kata Agus.

Pengacara HRS, Sugito Atmo mengatakan, keterangan saksi fakta dari jaksa tidak konsisten. Menurutnya, Agus Ridhallah dkk pada 1 Desember lalu mengatakan bahwa penanggung jawab peletakan batu pertama di Pesantren Markaz Syariah bertanggung jawab kepada panitia. Namun seiring berjalannya waktu sejak 28 Januari hingga saat ini, para saksi bahkan menyebut pemilik pondok pesantren tersebut. Dalam hal ini HRS, ujarnya.


Source