Sapuhi Sarankan Kemenag Tanggapi 6 Usulan Asosiasi

    IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) meminta Kementerian Agama (Kemenag) menanggapi usulan pengembalian nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    Nilai manfaat tersebut sangat dibutuhkan oleh penyelenggara perjalanan umrah (PPIU) dan penyelenggara perjalanan haji khusus (PIHK) untuk operasional di masa pandemi.

    “Sehubungan dengan kondisi kerugian finansial, perusahaan travel PPIU dan PIHK membutuhkan dana segar karena terdampak pandemi Covid-19,” kata Ketua Sapuhi Syam Resfiadi saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (4/8).

    Syam mengatakan SAPUHI telah mengajukan beberapa usulan melalui surat yang dikirimkan langsung ke Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Usulan tersebut dikirim sesuai arahan Direktur Haji dan Umroh Khusus Bpk Nur Arifin pada zoom pertemuan online yang dihadiri oleh koalisi Himpunan Haji Umrah dan Kementerian Agama pada tanggal 2 Juli 2021. Untuk itu, manajemen SAPUHI memberikan aspirasinya berupa usulan sebagai berikut:

    Pertama, Menteri Agama harus memutuskan dan menetapkan alokasi nilai manfaat dari keterlambatan penyelesaian jemaah haji untuk diberikan kepada PIHK, karena dana tersebut merupakan uang muka bagi jemaah haji ke PIHK, dan merupakan hak PIHK yang dikelola oleh BPKH.

    KeduaMenteri Agama memberikan tambahan waktu relaksasi atas kesempatan pemenuhan persyaratan permohonan akreditasi dan perubahan data PPIU dan PIHK dari semula enam bulan setelah izin berlaku menjadi satu tahun setelah pandemi dinyatakan berakhir.

    KetigaMenteri Agama memberikan keputusan pengembalian PPIU dan PIHK Bank Garansi (BG) untuk perjalanan mendukung biaya operasional selama masa pandemi, dan menetapkan jangka waktu pengembalian Bank Garansi 1 tahun setelah pandemi berakhir.

    Keempat, Terkait kebijakan Masgunakan Garuda Indonesia terkait tiket haji dan umrah, diusulkan kepada Garuda untuk memberikan voucher langsung atas nama jemaah sesuai manifes PPIU dan PIHK yang berlaku.

    Sehingga voucher tersebut dapat dibeli untuk tiket domestik dengan masa berlaku minimal satu tahun. “Agar jemaah bisa mendapatkan haknya dari uang yang telah dibayarkan melalui PPIU dan PIHK untuk umrah atau haji,” ujarnya.

    Kelima, mengusulkan agar vaksin dan swab PCR berada di bawah kendali satu pintu pemerintah untuk menghindari penipuan dan bukti hasil vaksin atau swab PCR palsu seperti kejadian umroh dari November 2020 hingga Januari 2021.

    Keenam, Kemenag untuk memberikan kebijakan dan kebijakan yang memudahkan dan memudahkan PPIU dan PIHK Travel, serta jamaah haji. Hal ini demi kelancaran pelaksanaan umroh dan haji di Indonesia. “Makanya kami sampaikan aspirasi kami, tapi belum ada jawaban,” ujarnya.



    https://www.ihram.co.id/berita/qywj8n320/sapuhi-sarankan-kemenag-respons-6-usulan-asosiasi