Satgas: Menutup Kawasan Wisata Merah-Oranye untuk Kebaikan

    Ada potensi keramaian saat periode eliminasi mudik Lebaran 6-17 Mei 2021.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Satgas Covid-19 mengingatkan masyarakat bahwa kebijakan penutupan tempat wisata di zona merah (berisiko tinggi) dan oranye (risiko sedang) diambil untuk kepentingan masyarakat sendiri. Hal itu untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 di lokasi wisata yang cenderung ramai ramai.

    Namun, tempat wisata yang berada di zona kuning (risiko rendah) dan zona hijau (tidak ada kasus) dapat beroperasi dengan batasan 50 persen dari kapasitas maksimal. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan hal ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya keramaian saat periode eliminasi mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021.

    Sebab selama periode ini, orang cenderung mengunjungi tempat-tempat umum bersama keluarga dan kerabatnya. “Diharapkan dengan adanya keputusan ini, penularan di masyarakat pada masa pemberantasan mudik bisa lebih ditekan,” kata Wiku dalam siaran persnya, Rabu (12/5).

    Wiku menilai keputusan pemerintah itu memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan perkembangan peta zonasi risiko per 9 Mei 2021, terdapat 12 kabupaten / kota yang masuk dalam zona merah. Diantaranya, Sumba Timur dan Lembata (NTT), Tabanan (Bali), Majalengka (Jawa Barat), Palembang (Sumatera Selatan), Batanghari (Jambi), Pekanbaru dan Rokan Hulu (Riau) serta Lima Puluh Kota dan Agam (Sumatera Barat)) .

    Sedangkan di zona oranye terdapat 324 kabupaten / kota di 6 provinsi. Yakni, 29 wilayah di Jawa Tengah, 25 wilayah di Jawa Barat, 26 wilayah di Jawa Timur, 15 wilayah di Sumatera Utara, 16 wilayah di Sumatera Selatan, dan 16 wilayah di Sumatera Barat. “Jumlah kabupaten / kota di zona oranye didominasi oleh kabupaten / kota yang berasal dari provinsi mudik,” ujarnya.

    Wiku meminta pemerintah daerah memperhatikan perkembangan peta zonasi risiko ini. Sebab di provinsi-provinsi tersebut, potensi penularan yang meluas bisa terjadi dengan cepat.

    Wiku juga meminta kepada seluruh bupati dan walikota tersebut di atas agar segera menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat terkait penghapusan mudik dengan membentuk peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. “Agar menjadi landasan yang kuat bagi penegakan kebijakan di masing-masing daerah. Harapannya dengan pelaksanaan keputusan ini, bersama dengan penghapusan mudik, penularannya lebih terkontrol,” kata Wiku.




    Source