Sebanyak 574 UMK Mendaftar untuk Mengikuti Program BPJPH Sehat

    IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehat untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), September lalu. Hingga berita ini diturunkan, sudah ada 574 UMK yang mendaftar.

    “Saat ini pelaku usaha yang sudah mengakses website Sehati atau aplikasi SIHalal sudah mencapai 1125. Data per 3 Oktober yang sudah terdaftar (dinyatakan memenuhi syarat) sebanyak 574 UMK,” kata Pj Kepala BPJPH. , Mastuki, saat dihubungi Republika.co.id, Minggu (3/10).

    Sejak diluncurkan, program Sehati disebut-sebut mendapat perhatian dari UMK. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah melalui instansi tertentu, perbankan, atau swasta menyiapkan pendampingan/fasilitasi bagi UMK.

    Mereka yang memberikan bantuan ini menyerahkan kode registrasi kepada BPJPH, untuk mendapatkan akses pendaftaran bagi UMKnya.

    Meski peminatnya banyak, kata dia, ada kendala bagi UMK saat mengajukan ke BPJPH. Hal ini terkait dengan kepemilikan Nomor Induk Usaha (NIB) atau pemutakhiran data di OSS. Selain itu, izin edar atau izin terkait produk dari instansi terkait juga menjadi kendala bagi UMK.

    “Oleh karena itu, BPJPH bersama lembaga binaan UMK akan bersama-sama membantu dan mencari solusi cepat untuk mengatasi kendala teknis dimaksud,” lanjutnya.

    BPJPH juga dikatakan akan berusaha memaksimalkan dan mewariskan sosialisasi, pendidikan dan bimbingan teknis secara kerjasama. Upaya ini dilakukan bekerja sama dengan berbagai lembaga pembinaan, e-commerce, universitas, dan asosiasi bisnis.

    Baru-baru ini, BPJPH mengundang penyuluh dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan percepatan pelaksanaan Program Sehati. Kerjasama tersebut diawali dengan webinar yang diadakan oleh BPJPH bersama Ditjen Bimas Islam yang menghadirkan para Penasihat Agama Islam dan Kepala KUA se-Indonesia.

    Mastuki mengatakan BPJPH membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, dalam mensosialisasikan Jaminan Produk Halal (JPH) serta program-program yang dilaksanakan, terutama percepatan sertifikasi halal ini.

    Pelibatan pegawai Kemenag khususnya BK dan KUA dinilai sebagai langkah yang tepat dan strategis.

    “Para ustadz telah menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan isu-isu keagamaan. Maka sudah sepantasnya BPJPH melibatkan seluruh ustadz dan ketua KUA sebagai pionir dalam mensosialisasikan dan mendidik,” kata Mastuki.



    https://www.ihram.co.id/berita/r0ecam320/sebanyak-574-umk-daftar-ikut-program-sehati-bpjph