Sejumlah kalangan menilai UU Cipta Kerja tidak melindungi lingkungan

    TRIBUNNEWS.COM – Manajer Advokasi Center for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP), Ikhwan Fahrojih, mempertanyakan apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja untuk produk berwawasan lingkungan.

    Pasalnya, undang-undang belum memenuhi aspek formal persyaratan pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang Undangan.

    Menurutnya, UU Ciptaker memiliki landasan filosofis untuk kemudahan berbisnis. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup memiliki landasan filosofis untuk menjaga lingkungan.

    Baca juga: Wamendag: Dua Peraturan Derivatif tentang UU Ciptaker Selesai

    “Saya ingin menyampaikan bahwa Omnibus Law Ciptaker mengubah UU Lingkungan dengan landasan filosofis yang berbeda,” kata Ikhwan dalam kuliah tamu virtual bertajuk ‘Dampak Omnibus Law Ciptaker Terhadap Lingkungan Sosial’ yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and Indonesian. Public Policy (CSIPP) bekerjasama dengan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (17/04).

    Ketua Program Studi Sosiologi FISIP UMM, Rahmad K. Dwi Susilo mengemukakan, Omnibus Law Law Ciptaker adalah undang-undang yang menghimpun modal. Menurutnya, kebijakan yang diambil tidak terlepas dari berbagai tarik menarik, sehingga berdampak pada tata kelola lingkungan.

    Rahmad mengatakan proses pengambilan keputusan akan didominasi oleh pemerintah pusat dan korporasi. Hal ini berdampak pada hak sosial dan lingkungan masyarakat lokal karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

    Baca juga: RUU Ciptakerja Tidak Dianggap Ancaman Pekerja, Ini Penjelasan Pengamat

    “Dengan undang-undang ini, partisipasi masyarakat lokal akan berkurang, termasuk hak-hak sosial masyarakat setempat. Sehingga akan memicu protes,” ucapnya.

    Senior Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin mengatakan, Omnibus Law Ciptaker sejak awal bermasalah. Baik DPR maupun Pemerintah tidak melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunannya sejak awal.

    Pelaku utama di balik RUU tersebut adalah asosiasi pengusaha yang telah membentuk tim beranggotakan 127 orang yang disebut Satgas Omnibus Law yang sebagian besar adalah pengusaha. Sisanya adalah akademisi dan pejabat negara.

    Baca juga: Omnibus Law Seharusnya Tidak Menyulitkan Para Pencari Kerja

    Mengacu pada Naskah Akademik Omnibus Law halaman 181 disebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dinilai oleh sebagian pihak menjadi faktor penghambat investasi.




    Source