Sekda Sumbawa Gelar Rakor 100 Hari Pemerintah Husni-Mo

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Sekda Sumbawa, Drs H Rasyidi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tindaklanjut instruksi bupati terkait perbaikan layanan publik di semua SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Rakor tersebut berlangsung di Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (25/02/2016) ini merupakan salah satu dari 4 instruksi bupati sebagai bagian dari program 100 hari pemerintahan HM Husni Djibril B.Sc—Drs H Mahmud Abdullah (Husni-Mo).

Dalam rapat yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD yang memiliki layanan publik, Sekda yang didampingi Asisten Pemerintahan, Dr HM Ikhsan, M.Pd dan Asisten Perekonomian Pembangunan, Drs H Muhammading M.Si ini meminta agar setiap pelayanan publik memiliki SP (Standar Pelayanan) dan SOP (Standard Operational Procedure) diantaranya menyiapkan kotak saran petugas layanan dan buklet terkait dengan SOP dan layanan publik. “Dalam program kerja 100 hari ini kami mengharapkan SKPD dapat memperbaiki kualitas layanannya,” pinta Sekda.

Hasil evaluasi secara umum sebut Sekda, setiap SKPD telah memiliki SOP, namun tidak terpublikasi atau terpampang di ruang pelayanan. Karenanya H Rasyidi berharap pada awal Maret mendatang pihaknya akan turun langsung untuk melakukan monitoring tindaklanjut perbaikan layanan publik ini. Tak hanya itu H Rasyidi, juga akan melihat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai implementasi PermenPAN No. 38 Tahun 2012. Dimana dalam ketentuan itu terdapat 9 komponen yang menjadi acuan dalam pelayanan yaitu visi dan motto, standar pelayanan dan maklumat, sistem/mekanisme/prosedur pelayanan, SDM, sarana dan prasarana pelayanan, penanganan pengaduan, indeks kepuasan masyarakat, sistem/formasi pelayanan publik, produktivitas pelayanan publik.

Untuk diketahui kata H Rasyidi, ada 4 instruksi Bupati Sumbawa dalam 100 hari awal pemerintahan Husni—Mo. Pertama, menginstruksikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua penyusunan RPJM Kabupaten Sumbawa 2016-2021. Ketiga, menginstruksikan TAPD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2016 dan sedapat mungkin mengakomodir target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam visi misi, sebagai bahan dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun 2016. Dan Keempat pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja pimpinan SKPD sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.