Sekretariat Negara mengusulkan dibentuk badan profesional untuk mengelola TMII

    Selama 44 tahun, TMII yang merupakan aset negara dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengusulkan agar Kementerian Sekretariat Negara membentuk lembaga pengelola yang khusus mengurus Taman Mini Indonesia Indah (TMII) secara profesional. Manajemen yang profesional diharapkan membawa manfaat bagi negara dari TMII.

    “Saya berharap diangkat badan pengelola yang profesional. Tentunya dengan target tertentu aset tersebut harus produktif dan kemudian berdampak pada kesejahteraan warga ibu kota, karena asetnya ada di Jakarta,” kata Ketua. Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam siaran persnya, Senin (12/4).

    Ia pun menyambut baik pengambilalihan TMII dari Yayasan Harapan Kita. Menurutnya, TMII merupakan aset negara yang harus mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun negara.

    Karenanya, kata Najih, pengelolaan TMII tidak bisa sembarangan mengingat aset negara sekitar 150 hektare. Ia mengatakan, desain awal TMII merupakan miniatur dari Indonesia.

    Dengan pengelolaan yang baik, TMII harus menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik. Terutama wisatawan mancanegara yang ingin mengetahui informasi tentang semua budaya yang ada di Indonesia.

    “Jika ada wisatawan yang memiliki waktu terbatas dan tidak bisa keliling Indonesia cukup datang ke TMII untuk lebih mengenal Indonesia. Sehingga bisa menambah wawasan dan wisatawan bisa pergi ke tempat yang mereka inginkan jika punya waktu lebih,” dia berkata.

    Namun, tambah Najih, hal itu bisa tercapai jika ada badan pengelola khusus yang menjalankan TMII secara profesional. Sehingga nantinya aset tersebut dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun negara.

    Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berencana menyerahkan pengelolaan TMII kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pariwisata. Pengambilalihan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara dilakukan setelah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

    Selama 44 tahun, TMII yang merupakan kekayaan negara di bawah Kementerian Negara dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977. Saat ini Kementerian Sekretariat Negara, kata Sekretaris Negara Pratikno. , membentuk tim transisi untuk memindahkan kepengurusan dari Yayasan Harapan Kita ke Kementerian Sekretariat Negara.

    sumber: Antara




    Source