Selidiki Penyidik ​​Robin, KPK Selidiki Arus Uang Walikota Tanjungbalai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa penyidik ​​Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju (SRP), Sabtu (24/4/2021) hari ini.

Tersangka kasus dugaan suap berupa menerima hadiah atau janji terkait kasus Wali Kota Tanjungbalai periode 2020-2021 diperiksa kapasitasnya sebagai saksi bagi dua tersangka lainnya.

Kedua tersangka tersebut adalah Walikota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan kuasa hukum Markus Husain (MH).

“SRP sedang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu.

Baca juga: KPK Kantongi Nama Pemberi Rp 438 Juta kepada Penyidik ​​Stepanus Robin

Melalui Robin, tim penyidik ​​berusaha menyelidiki aliran uang yang diterima Syahrial dan Markus.

“Untuk mendalami tindakan tersangka MS dan MH antara lain terkait dugaan aliran uang yang mereka terima,” kata Ali.

KPK menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial, AKP Stepanus Robin Patujju, dan kuasa hukum Maskur Husain sebagai tersangka penerima hadiah atau janji terkait kasus Wali Kota Tanjungbalai pada 2020-2021.

Pemberian suap 1,3 miliar Syahrial kepada Robin dimaksudkan untuk menghentikan kasus suap terkait jual beli jabatan yang sedang diperiksa KPK di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Selain itu, Markus Husain juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp 200 juta, sedangkan Syahrial dari Oktober 2020 hingga April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia yang merupakan teman saudara laki-laki Syahrial. sebesar Rp 438 juta.

Atas perbuatannya, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Sedangkan M. Syahrial diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan ke UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




Source