SEORANG PEJABAT BAPENDA DIPERIKSA JAKSA SATU JAM *Terkait Kasus Proyek Urugan Tanah Pasar Brang Bara

    Sumbawa Besar, Gaung NTB
    Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa mulai Selasa (14/11) kemarin mulai melakukan action pemeriksaan dan pengambilan keterangan terhadap sejumlah pihak, terkait dengan proses penyelidikan intensif atas kasus proyek urugan tanah pasar Brang Bara yang diduga ada unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didalamnya, diawali dengan pemeriksaan Amiruddin seorang pejabat pengadaan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa sekitar satu jam lebih dalam rungan tertutup Kasi Pidana Khusus Kejari Sumbawa dengan menjawab belasan pertanyaan Jaksa, seputar apa yang diketahui dan menjadi tanggung jawab maupun tupoksi yang diemban oleh yang bersangkutan terkait dengan kegiatan proyek pengurugan tanah di pasar Brang Bara tersebut.
    Pelaksanaan pekerjaan proyek pengurugan tanah di pasar Brang Bara itu dipercayakan penanganannya kepada rekanan kontraktor pelaksana CV Khalifah Sumbawa, dengan biaya proyek yang dananya diluncurkan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, menyerap anggaran APBD Sumbawa tahun 2017 sekitar Rp 197.890.000, telah dilakukan pemutusan kontrak oleh Bapenda Sumbawa bulan lalu, sebagai akibat pekerjaan fisik yang dihasilkan dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi dan bestek yang ditentukan, hingga dilanjutkan dengan pekerjaan proyek pembangunan pasar tradisional modern type-C pasar Brang Bara Sumbawa yang menyerap anggaran dana pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2017 hampir mencapai sekitar 6 Miliar itu dengan pelaksanaan pekerjaa fisiknya sedang dilakukan intensif oleh rekanan kontraktor pelaksana pememang tender PT Tiba Papua itu, sehingga tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa mengagendakan pengusutan atas dugaan penyimpangan yang terjadi dengan melakukan penyelidikan atas kasus proyek urugan tanah pasar Brang Bara tersebut melalui kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bukti dan keterangan (Puldata dan Pulbuket).
    Bahkan, keseriusan pihak Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus urugan tanah pasar Brang Bara tersebut telah turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) kelokasi beberapa kali, untuk melihat kondisi fisik yang telah dihasilkan dan ditinggalkan pekerjaannya oleh rekanan kontraktor pelaksana CV Khalifah Sumbawa pasca dilakukan pemutusan kontrak kerja, terutama berkaitan dengan lapisan dan hasil pemadatan tanah urugan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan teknis, dan tentu hal ini akan dijadikan bahan dan bukti kongkret telah terjadi dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, dan bahkan TP4D bersama sejumlah pihak terkait termasuk mengundang sejumlah ahli kontruksi dan bangunan sempat melakukan pembahasan teknis terkait dengan hasil pengurugan tanah pasar Brang Bara tersebut, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pembenahan dan pemadatan dari urugan tanah dimaksud yang nantinya akan dijadikan dasar lantai pasar tentulah harus kuat menahan beban diatasnya.
    Bagaimana proses lidik yang dilakukan tim Jaksa Penyidik, berikut keterangan Pers Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH kepada Gaung NTB diruang kerjanya Kamis (16/11) kemarin, membenarkan kalau tim Jaksa saat ini sedang menangani penyelidikan atas kasus urugan tanah pasar Brang tersebut, dimana pemeriksaan dan pengambilan keterangan awal telah dilakukan terhadap Amiruddin seorang pejabat pengadaan pada Bapenda Sumbawa terkait dengan proses awal pengadaan dari proyek pengurugan tanah di pasar Brang Bara tersebut, dan yang bersangkutan telah menjawab sejumlah pertanyaan Jaksa dengan memberikan secara kooperatif selama satu jam penuh keterangan, sesuai dengan tupoksi yang diemban dan sejumlah pihak terkait baik Kepala Bapenda,PPA, PPK, rekanan kontraktor dari proyek tersebut maupun sejumlah pihak terkait lainnya juga akan segera dilayangkan release panggilan serangkaian dengan proses penyelidikan intensif yang sedang dilakukan, mengingat dari data dokumen dan opname lapangan yang diperoleh telah memberikan gambaran terkait dengan persoalan proyek pengurugan tanah dilokasi pasar Brang Bara tersebut, yang diduga ada unsur PMH-nya, pungkasnya.