SETARA Institute: Pergantian Panglima TNI Harus Perhatikan Rotasi Interdimensional

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Isu pergantian Panglima TNI kembali mengemuka setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto langsung memasuki masa pensiun.

    Marsekal Hadi Tjahjanto yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Desember 2017 (umur 54), pada November 2021 genap berusia 58 tahun.

    Usia tersebut merupakan batas usia pensiun bagi perwira TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (selanjutnya disebut UU TNI).

    Peneliti Bidang HAM dan Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie mengatakan, pihaknya memiliki beberapa catatan terkait munculnya isu lobi politik oleh pihak-pihak tertentu untuk mendorong KSAD menggelar estafet komando TNI.

    “Munculnya isu lobi-lobi politik dalam pemilihan Panglima TNI perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu profesionalisme TNI. Posisi pucuk pimpinan TNI perlu dipastikan steril. dari upaya kepentingan atau intervensi politik kelompok tertentu untuk menghindari perebutan jabatan yang dapat menimbulkan instabilitas internal di TNI,” kata Ikhsan, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

    Selain itu, Ikhsan menjelaskan sterilitas ini diperlukan untuk menjamin netralitas dan profesionalisme TNI, khususnya Panglima TNI, dalam agenda politik praktis seperti Pemilihan Umum dan Pilkada, karena tidak memiliki utang politik kepada kelompok tertentu.

    Jadi, lanjutnya, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.

    Ikhsan juga mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu memperhatikan rotasi antar dimensi dalam pemilihan Panglima TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 angka 4 UU TNI bahwa jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh perwira-perwira tinggi yang aktif dari masing-masing angkatan bersenjata. saat ini atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

    Rotasi antar dimensi ini perlu dilakukan untuk menghindari dominasi salah satu dimensi di kesatuan TNI, terutama terkait dengan dominasi jabatan Panglima TNI.

    “Dominasi satu kekuatan tidak menciptakan suasana dan kondisi yang positif, karena masing-masing kekuatan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU TNI,” ujarnya.

    Baca juga: Legislator PDIP Sebut Calon Panglima TNI dengan 2 Nama



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/15/setara-institute-pergantian-panglima-tni-harus-memperhatikan-rotasi-antarmatra