‘Siapa yang meminta perluasan Papua?’

    Pemekaran dianggap hanya usulan segelintir elit, bukan mayoritas rakyat Papua

    REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Mimi Kartika

    Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih, Yops Itlay menegaskan, masyarakat Papua tidak pernah mengajukan pemekaran daerah. Menurut dia, pengajuan itu hanya diminta sejumlah elit.

    “Siapa yang minta pemekaran? Selama ini tidak pernah ada aspirasi permintaan pemekaran, baik dari masyarakat maupun mahasiswa,” kata Yops kepada Republika, Jumat (9/4).

    Menurutnya, para elite tersebut akan terus mendesak realisasi pemekaran daerah di Papua. Ia mengatakan, rencana itu bukan untuk kepentingan rakyat Papua, melainkan untuk kepentingan kekuasaan.

    “Saat ini masyarakat Papua telah menolak upaya pemerintah untuk memecah belah beberapa daerah, tetapi pemerintah pusat memaksakan kehendaknya dan ini sepertinya merupakan kebijakan sepihak yang diambil oleh pemerintah pusat,” kata Yops.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan agar tidak sembarangan dalam mengambil kebijakan. Apalagi, mantan Kapolri itu mengusulkan pemekaran pemerintah daerah menjadi Papua tanpa persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

    “Mendagri tidak bisa sembarangan mengambil kebijakan berdasarkan analisis intelijen. Indonesia negara hukum, jadi semua kebijakan harus dibuat berdasarkan mekanisme regulasi,” kata Yops.

    Selain itu, dia menjelaskan Papua belum memenuhi syarat untuk membagi wilayahnya. Yops mengacu pada data statistik terkini yang menunjukkan bahwa total penduduk Papua hanya berkisar 4,35 juta jiwa.

    Yang lebih miris lagi adalah negara Indonesia yang Pak Jokowi telah melakukan moratorium, jadi tidak perlu melanggar konstitusi yang ada, kata Yops.

    Alih-alih melakukan perluasan wilayah, ia berpesan agar pemerintah fokus memenuhi kebutuhan masyarakat Papua. Serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

    “Pemerintah harus fokus memenuhi kebutuhan masyarakat dan membangun sumber daya manusia yang baik agar masyarakat Papua mampu bersaing dengan provinsi lain,” kata Yops.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib juga mengkritik rencana pemerintah yang hanya merevisi dua pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dua pasal yang dimaksud yakni pasal 34 tentang 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan pasal 76 tentang Pemekaran Papua.

    “Menurut pemerintah pusat, kedua pasal ini bermasalah, sedangkan pasal lainnya tidak bermasalah. Menurut saya ini konyol dan pemikiran bodoh, ini tidak benar,” kata Timotius. Republika, Rabu (31/3).

    Timotius mengatakan persoalan UU Otonomi Khusus Papua tidak hanya terbatas pada dua pasal tersebut. Ia sendiri menyebut sejumlah pasal yang selama ini dianggap masyarakat Papua tidak terasa.

    “Misalnya pasal 28 pembentukan partai lokal tidak pernah terjadi. Kemudian pembentukan KKR tidak pernah terjadi. Lalu pasal lain, semua ini. Baik dia vakum karena bertabrakan dengan undang-undang lain, ”kata Timotius.




    Source