Sidang Gugatan Partai Demokrat AD / ART Ditunda Seminggu

    Baik kubu Moeldoko maupun tim hukum diminta untuk menghadiri persidangan berikutnya.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang nomor 213 / Pdt.Sus-Parpol / 2021 / PN Jkt.Pst tentang gugatan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat. dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tahun 2020 selama sepekan. Sidang ditunda karena Kongres Luar Biasa (KLB) versi Deli Serdang selaku penggugat tidak hadir dalam persidangan.

    Majelis Hakim meminta kubu Moeldoko dan tim kuasa hukumnya menghadiri persidangan berikutnya pada Selasa (27/4) pekan depan. “Jadi, persidangan kami ditunda untuk memanggil penggugat sekali lagi, satu minggu terhitung mulai Selasa, 27 April 2021,” kata Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/4).

    Penggugat dalam kasus ini adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, La Moane Sabara, Jefri Prananda, Laode Abdul Gamal, Muliadin Salemba, dan Ajrin Duwila. Sedangkan tergugat adalah DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 (tergugat I) dan DPP Partai Demokrat periode 2015-2020 (tergugat II). Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly merupakan salah satu tergugat.

    Hadir di persidangan, tim kuasa hukum AHY selaku tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa ada tiga penggugat yang mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada tim kuasa hukum penggugat. Ketiga penggugat, yaitu Penggugat III, Jefri Prananda yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Konawe Utara; Penggugat IV Laode Abdul Gamal yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Muna Barat; dan Ketua DPC Buton Utara Muliadi Salenda sebagai Penggugat V.

    “Ketiga penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada kuasa hukum penggugat. Penggugat sudah memberikan surat kepada kami untuk mencabut gugatannya karena merasa tidak pernah memberikan surat kuasa dan kemudian keterangan dari ketiga penggugat tersebut,” kata ketua penggugat. Tim pengacara AHY, Mehbob.

    Padahal, lanjut Mehbob, ketiga penggugat sudah melaporkan tim kuasa hukum kubu Moeldoko ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu dilakukan karena ketiganya merasa tanda tangan mereka dipalsukan oleh tim kuasa hukum kubu Moeldoko.

    “Ketiga penggugat pada Minggu kemarin melaporkan Pengacara ke Polda Metro Jaya karena diduga tanda tangan mereka dipalsukan. (Dilaporkan oleh) Pasal 263 (KUHP). Surat itu akan kami serahkan ke Majelis Hakim,” kata Mehbob.

    Dalam persidangan, Mehbob juga meminta Majelis Hakim memberikan putusan jika penggugat tidak hadir dalam persidangan lagi. Pasalnya, proses gugatan perdata bagi parpol memiliki batas waktu 60 hari.

    “Karena ini undang-undang perdata khusus parpol, karena batas waktunya 60 hari, kami minta jika penggugat tidak hadir lagi jika dipanggil, kami minta MPR tegas,” kata Mehbob.

    Menanggapi pernyataan kubu AHY selaku tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya. “Kami menerima apa yang disampaikan. Kemudian kami mengambil kebijakan untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk menghadiri persidangan ini,” kata Hakim Saifudin.

    Dalam perkara ini, penggugat meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melarang Tergugat I melakukan segala perbuatan hukum baik lahir maupun batin atas nama Partai Demokrat, termasuk melarang perbuatan Tergugat I yang memecat peserta sidang. KLB Partai Demokrat Sibolangit Deli Serdang. .

    Dalam pokok perkara, penggugat meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti melanggar hak politik dan sipil para penggugat.




    Source