Sikap Oposisi Jadi Benang Merah Rapat PKS dan Demokrat

    PKS adalah pihak pertama yang memberikan dukungan kepada Demokrat setelah kudeta kudeta.

    REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Antara

    Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai pertemuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat berangkat dari kesamaan sikap keduanya yang memilih berada di luar pemerintahan. Berbeda dengan pertemuan PKS dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar beberapa waktu lalu.

    “Jika PPP dan PKS adalah partai yang berlandaskan Islam massa atau ideologi Islam, maka ini benang merah yang saya lihat adalah soal posisi di luar pemerintahan atau katakanlah oposisi,” kata Qodari saat dikonfirmasi Republika, Kamis (22/19). 4) malam.

    Qodari mengatakan, belakangan partai berlambang Mercy itu memang gencar melakukan safari ke sejumlah parpol. Apalagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga tidak menjabat sebagai publik, sehingga AHY dipandang perlu melakukan manuver agar media tetap menjadi sorotan.

    “Saya melihat, untuk sampai ke sini, Partai Demokrat sepertinya tidak punya pilihan untuk mengatakan masuk pemerintahan, ya. Karena hubungan SBY dan Bu Mega yang mungkin sampai sekarang belum pulih, dan hubungan Pak Jokowi dan Jokowi. SBY sering konfliktual, ”ujarnya. .

    Sementara itu, ia menilai pilihan ideologis dan strategi elektoral menjadi alasan PKS memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintahan. Di sisi lain, konstituen yang dimiliki PKS juga dinilai sangat berbeda dengan partai lain.

    “Jadi, PKS sendiri lebih mudah mengamankan segmen konstituennya daripada bergabung dengan Pak Jokowi yang notabene akan membuat konstituen memberontak,” ujarnya.

    Qodari menjelaskan ada dua ideologi politik di Indonesia, yaitu Islam dan Nasionalisme. Ideologi politik nasionalis terbagi dua, nasionalis pasar bebas dan nasionalis proteksionis (kiri luar). Sedangkan ideologi politik Islam juga terbagi menjadi dua yaitu Islam tradisionalis dan Islam modernis (kanan luar).

    “PKS merasa konstituennya paling kanan, jadi konsentrasi di kanan saja tidak masuk ke dalam pemerintahan, karena tidak mendapat insentif, juga akan mengalami disinsentif karena pemiliknya akan kabur,” jelasnya.

    Usai rapat Ketua Umum Partai Demokrat, AHY menjelaskan ada tiga substansi yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

    “Saat ini yang kita tahu adalah meski sudah lebih banyak yang divaksinasi, angkanya sudah lebih dari 12 juta, tapi jika dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, tentu kita tetap harus bekerja keras,” kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (22/4).

    Isu kedua yang juga dibahas dalam rapat tertutup yang digelar hampir dua jam itu terkait resesi ekonomi yang juga merupakan dampak utama Covid-19. AHY mengatakan masyarakat telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena Covid-19. Ketimpangan dan kemiskinan juga terjadi.

    “Kami sepakat dua persoalan pokok hari ini harus menjadi perhatian utama PKS dan Partai Demokrat,” ujarnya.

    Terakhir, keduanya juga membahas masalah kondisi demokrasi. AHY mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini berada pada titik yang buruk.

    “Semoga suasana pandemi Covid-19 tidak serta merta menutup ruang bagi demokrasi yang sehat dan kita berharap demokrasi bisa ditegakkan karena ini juga menjadi pilar utama bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa kita,” ujarnya.

    AHY mengaku senang dengan apa yang diberikan PKS setelah Partai Demokrat dilanda isu kudeta beberapa bulan terakhir. “Saya juga senang mendapat dukungan moril dan selamat tentunya dari teman-teman PKS atas situasi yang dihadapi dan dilalui Partai Demokrat selama tiga bulan terakhir ini,” kata AHY.

    AHY mengaku bersyukur karena Partai Demokrat bisa lolos uji dan mempertahankan kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Sementara itu, Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan PKS merupakan pihak pertama yang menyampaikan dukungan kepada Partai Demokrat saat dilanda isu kudeta.

    “Ketua Umum kami Mas AHY mengucapkan terima kasih atas dukungan moril dari teman-teman di PKS karena bagi PKS ini bukan peer issue di luar pemerintahan. Tapi kebetulan ini memiliki nilai yang sama, ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dalam demokrasi,” dia berkata.

    Herzaky mengatakan AHY sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan PKS. Ia berharap upaya agar Indonesia tetap berjalan dengan baik tidak hanya dilakukan oleh PKS dan Partai Demokrat, tetapi juga oleh pihak lain.

    “Adanya pandemi bukan berarti demokrasi bisa mengarah pada otoritarianisme atau oligarki. Tapi kita berharap demokrasi semakin membaik,” ujarnya.




    Source