Singapura tak terima disebut KPK sebagai surganya koruptor

Kementerian Luar Negeri Singapura membenarkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura tak terima dengan tudingan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektur Jenderal Karyoto, menyebut Singapura surganya koruptor. Kementerian Luar Negeri Singapura membenarkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

Tuduhan tersebut tidak berdasar. Singapura telah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam beberapa penyelidikan sebelumnya dan yang sedang berlangsung, ”tulis Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan seperti dikutip situs resmi Kementerian Luar Negeri Singapura, Jumat (9/4).

Vivian menegaskan, Biro Penyidikan Praktik Korupsi (CPIB) banyak membantu KPK dalam memanggil sejumlah pihak untuk diperiksa. Bahkan, Singapura juga membantu pihak berwenang Indonesia dengan memberikan kepastian keberadaan WNI tertentu yang sedang diperiksa.

“Singapura memfasilitasi kunjungan KPK ke Singapura pada Mei 2018 untuk mewawancarai orang-orang yang berkepentingan dengan penyidikan KPK. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, telah mencatat koordinasi antara KPK dan CPIB melalui pernyataan publik yang disampaikan pada 30 Desember 2020. , “Kata Vivian.

Tidak hanya itu, ia menegaskan bahwa Singapura dan Indonesia telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan pada April 2007. Kesepakatan tersebut disaksikan oleh Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Namun, hingga saat ini kedua kesepakatan tersebut masih menunggu ratifikasi DPR RI.

Ia pun memastikan selama ini pihaknya selalu memberikan bantuan yang diperlukan kepada Indonesia. Ini akan selalu disediakan oleh Singapura, asalkan permintaan informasi yang diperlukan adalah melalui saluran resmi yang sesuai.

Singapura bahkan sudah berkali-kali memberikan bantuan kepada Indonesia berdasarkan permintaan kerjasama bantuan hukum timbal balik untuk perkara pidana atau MLA yang diajukan oleh Indonesia. Singapura juga berupaya memperkuat kerja sama melalui ASEAN, di mana pembahasan Perjanjian Ekstradisi ASEAN masih berlangsung.

“Singapura berkomitmen kuat pada supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Singapura akan bekerja sama dalam penegakan hukum dengan Indonesia sesuai dengan hukum domestik dan kewajiban internasional kita. Jangan mengganggu atau menyalahkan yurisdiksi asing,” kata Vivian.

Sebelumnya, Karyoto mengungkapkan sulitnya menangkap buronan kasus korupsi asal Indonesia yang bersembunyi di Singapura. Salah satu alasannya adalah Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

“Ini yang namanya pencarian dan kemudian dia di luar negeri terutama di Singapura, dalam hal hubungan internasional memang di Singapura jika orang yang telah memperoleh tempat tinggal permanen dan lain-lain agak repot, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka, “kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4).

Alasan lainnya, kata dia, Indonesia dan Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi. “Dan kita tahu satu-satunya negara yang belum menandatangani ekstradisi terkait korupsi adalah Singapura. Surga koruptor terdekat adalah Singapura,” kata Karyoto.

Dalam kasus yang ditangani KPK, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim diketahui berada di Singapura. Keduanya juga sudah masuk dalam status People Wanted List (DPO).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan kedua tersangka kasus korupsi bersama Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada BPPN yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul selaku pemegang. mengendalikan saham BDNI.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, baik Sjamsul maupun Itjih tidak pernah diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka di tingkat penyidikan, meski KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke tiga lokasi, yakni The Oxley, Cluny Road, dan Kantor Pusat Giti Tire Pte. Ltd. (keduanya berlokasi di Singapura) dan satu alamat di Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Akhirnya, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) agar keduanya tidak berstatus tersangka lagi. KPK segera mengurus pencabutan status DPO bagi kedua orang tersebut.

Selanjutnya tersangka KPK yang juga diduga berada di Singapura adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket pengajuan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Nomor Tanda Penduduk (KTP- e). Namun, KPK belum memasukkan Paulus Tannos dalam status DPO.




Source